Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Kuala Kapuas, Jum’at 07 Desember 2018Dra. Hj. Norhayati, MH., selaku Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas menyampaikan bahwa pemberlakuan sistem kamar salah satunya adalah untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum. Untuk mendukung hal tersebut, dalam sistem kamar terdapat lembaga rapat pleno kamar. Selain menjadi forum untuk memeriksa perkara, penyelenggaraan rapat pleno kamar dapat dilakukan untuk membahas isu hukum yang berkembang dan potensial memicu disparitas penerapan hukum. Rapat pleno kamar dengan tujuan terakhir ini, menjadi agenda rutin Mahkamah Agung. Setiap rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tersebut diberlakukan sebagai pedoman mengadili perkara oleh Surat Edaran Mahakamah Agung (SEMA).

Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 1 November s.d 3 November 2018 kembali menyelenggarakan Rapat pleno Kamar untuk membahas permasalahan tekhnis dan non tekhnis yudisial yang mengemukakan di masing – masing kamar yang kemudian dituangkan menjadi SEMA no 3 tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan.

Pleno Kamar tersebut melahirkan rumusan – rumusan sebagai berikut :

  1. Rumusan Pleno Kamar Pidana;
  2. Rumusan Pleno Kamar Perdata;
  3. Rumusan Pleno Kamar Agama;
  4. Rumusan Pleno Kamar Militer;
  5. Rumusan Pleno Kamar Tata Usaha Negara;
  6. Rumusan Pleno Kamar Kesekretariatan.

(Obhiemaya)