Hadir dalam Sosialisasi Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Ketua Pengadilan Agama Sukamara Usulkan Hal Ini
Hadir dalam Sosialisasi Penyelesaian Upaya Hukum Kasasi Dan Peninjauan Kembali, Ketua Pengadilan Agama Sukamara Usulkan Hal Ini
Pimpinan Pengadilan Agama Sukamara Menghadiri Acara Sosialisasi PTA Banjarmasin, Kamis, (06/06/2024) /doc pa skr
Banjarmasin, Kamis (06/06/2024) Bertempat di aula ruang sidang utama Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan sosialisasi penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diselenggarakan oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Hadir pada kesempatan tersebut Panitera Mahkamah Agung beserta tim, diantaranya Hakim Yustisial dan Tim develop aplikasi SIPP dengan peserta terdiri dari para Ketua, Panitera dan Operator IT Pengadilan Agama se wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Acara diawali dengan sambutan oleh Panitera Mahkamah Agung Bapak Dr. Heru Parmono, S.H., M.Hum, dalam paparannya beliau menjelaskan bahwa Mahkamah Agung terus berbenah dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem berbasis teknologi informasi, diantaranya adalah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang sistem administrasi upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali berbasis elektronik. Perma tersebut dimaksudkan untuk melakukan efisiensi dalam pelayanan karena selama ini biaya yang dikeluarkan Mahkamah Agung cukup besar dalam menangani penggandaan perkara kasasi dan peninjauan kembali.
Selanjutnya acara pemaparan teknis pendaftaran perkara Kasasi dan Peninjauan kembali yang disampaikan oleh tim development aplikasi SIPP, menguraikan tentang tatacara pengisian data yang diperlukan dalam melakukan registrasi upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali. Seluruh berkas dilakukan alih media kedalam format Portable Digital File sehingga tidak ada lagi berkas hard copy yang dikirim ke Mahkamah Agung.
Pada sessi tanya jawab, Ahmad Satiri, selaku Ketua Pengadilan Agama Sukamara menyampaikan sharing pendapat bahwa dari paparan narasumber nampak masih terdapat lebih kurang 21 berkas yang harus diunggah kedalam aplikasi SIPP untuk registrasi upaya hukum Kasasi, beliau mengusulkan agar dilakukan simplifikasi atau penyederhanaan mengingat bahwa setiap pengadilan saat ini sudah ada arsip digital yang pada pokoknya berisi sama dengan berkas yang harus diunggah kedalam SIP untuk upaya hukum kasasi. Hal tersebut selanjutnya ditanggapi oleh narasumber bahwa kedepannya memang dilakukan hal yang demikian, namun saat ini sedang dibangun sistem yang seperti itu sehingga berkas berkas yang diunggah tidak perlu lagi banyak dan rumit.
Setelah sessi tanya jawab selesai, kemudian acara ditutup dengan sambutan Panitera Mahkamah Agung dan dilanjutkan dengan sessi foto bersama. (red pa skr/as)