• Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI Buka Secara Resmi Turnamen KPTA CUP VIII 2017 di Palangka Raya

    www.pta-palangkaraya.go.id

    Jumat, 06 Oktober  2017, seluruh  Satker Peradilan Agama se Wilayah Kalimantan Tengah kembali memperebutkan Piala KPTA Cup VIII 2017. Turnamen Tenis  KPTA Cup  VIII 2017 digelar untuk mencari bibit-bibit baru dan unggul dan akan dipersiapkan Pengurus Daerah PTWP  PTA Kalimantan Tengah untuk mengikuti Turnamen   Tenis Piala Ketua Mahkamah Agung tahun 2018.

  • Pisah Sambut Wakil Ketua, Hakim Tinggi dan Panitera PTA Kalimantan Tengah

    Senin, 1 Oktober 2018 bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Dalam Acara Pisah Sambut Wakil Ketua Bapak Drs. H. Helmy Thohir, MH dan Hakim Tinggi Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, MH Juga Sekaligus Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Bapak Drs. Darmadi sebagai Panitera di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dan menyambut Bapak Dr. H. Imron Rosyadi, SH.,MH sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang baru sebelumnya beliau bertugas sebagai Hakim Tinggi PTA Medan, disamping itu juga menyambut Panitera yang baru Drs. M. Sidiq, M.HI yang sebelumnya Panitera PTA Jayapura.

  • 183 Peserta Lulus Tes Administrasi, 176 Peserta yang Hadir SKD

    Peserta malakukan login ke aplikasi CAT (Computer Assisted Test)

    Palangka Raya - 183 Pelamar total dari 3 (tiga) formasi yang dilamar (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) yang telah lulus tes administrasi rekrutmen CPNS Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan lokasi lamaran PT/PTA Kalimantan Tengah, melaksanakan seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT (Computer Assisted Test) BKN di UPT TI dan Komunikasi Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah. (18/09).

    Sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan tengah, H. Arif Supratman, S.H., M.H didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Sarif Usman. S.H., M.H dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah H. Mohammad Idroes, SH., M.HUM, membacakan surat ketua panitia pelaksana seleksi penerimaan calon hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 dan membuka kegiatan tersebut.

    Panitia pelaksana terdiri dari Panita Pusat  Mahkamah Agung dan Perwakilan dari BKN Pusat serta Panitia Daerah yang terdiri dari Pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah serta Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

    Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dibagi menjadi 4 sesi, masing-masing sesi berdurasi 1 Jam 40 menit dengan diikuti 50 peserta pada sesi 1-3 dan sesi ke 4 diikuti oleh 33 peserta. Informasi yang diberikan panitia pelaksana, jumlah peserta yang hadir sebanyak 176 orang dan 7 orang peserta yang tidak hadir. Kemudian hasil dari seleksi tersebut, peserta yang memenuhi syarat kelulusan SKD sebanyak 21 orang dari total 3(tiga) formasi yang dilamar. (zsu/drj)

  • Apel Perdana Usai Libur Panjang

    www.pta-palangkaraya.go.id

    Usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1439 H, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah di pimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H melaksanakan apel perdana di Halaman Depan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Kamis (21/06/2018).

  • APEL SENIN PAGI TERAKHIR DI TAHUN 2018

    Palangka Raya, 31 Desember 2018

    Ketua PTA. Kalteng, (Drs. H. Sarif Usman,S.H,M.H.) sebagai Pembina Apel Pagi pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 mengingatkan bahwa menjelang akhir tahun 2018 untuk segera menyelesaikan : pelaksanaan Zona Integritas,pembuatan SKP dan juga penyusunan Laporan Tahunan.

  • Awali hari kerja, Ketua PTA Kalteng Gelar Teleconference

    www.pta-palangkaraya.go.id

    Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. didampingi Wakil Ketua, Drs. H. Helmy Thohir, M.H. dan seluruh pegawai mengadakan teleconference dengan beberapa Pengadilan Agama di Wilayah Hukum Kalimantan Tengah.

  • Bagaimana Kesiapan Peradilan Agama Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah?

    Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M (tengah) saat menjelaskan sejauhmana kesiapan dari Pengadilan Agama

    Palangka Raya - Diskusi panel antara Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M dengan Kepala Divisi Departemen Ekonomi Keuangan dan Syari'ah Bank Indonesia, Prayudi Azwar, Ph.D serta Dosen IAIN Palangka Raya, Dr. Ahmad Dakhoir, dalam Seminar Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syar'iah dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 di Hotel Swissbell Danum Palangka Raya, Kamis (05/10/2017), mendapat antusias dari para peserta seminar yang terdiri dari praktisi dibidang Perbankan, Ekonomi, Hukum, kemudian Dosen dan Mahasiswas-Mahasiswi dari Universitas dan Sekolah Tinggi di Palangka Raya serta para Hakim, Panitera dan Sekretaris Peradilan Agama Se - Kalimantan Tengah.

    Diskusi panel dalam seminar yang diselenggarakan hasil kerja sama Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalimantan Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah banyak memberikan wawawasan dan informasi terbaru mengenai perkembangan ekonomi syari'ah, diantaranya pemaparan dari Prayudi Azwar tentang blueprint pengembangan dan keuangan syari'ah yang telah disetujui oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Juni 2017 dan telah disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

    Menurut Prayudi Ketua MUI, Ma’ruf Amin sangat mendukung dan mendorong agar blueprint  tersebut dapat diimplementasikan. Blueprinttersebut tidak mencakup hanya wilayah Bank Indonesia saja namun wilayah Indonesia secara keseluruhan.

    Dalam sejarahnya Bank indonesia telah melakukan pengembangan ekonomi syari’ah melalui perbankan sejak tahun 90an, akan tetapi hasilnya perbankan stuck disekitar 5% disebabkan terdapat kesalahan mekanisme. Menurut Prayudi selama ini pola berfikirnya, bahwa dengan mengembangkan keuangan, ekonomi syari’ah bakal berkembang, ternyata itu pemikiran yang salah!. Karena di dalam ekonomi islam mekanismenya adalah Money Follow the trade,uang mengikuti perdagangan dan mengikuti aktivitas ekonomi. Berbeda dalam ekonomi konvensional bisa melakukan Trade Follow The Money,perdagangan mengikuti uang karena uangnya bisa berkembang.

    Lebih lanjut Prayudi menjelaskan, jika melihat pendekatan Milton Friedman dengan memperbanyak jumlah uang kemudian demand bertambah dan aktivias meningkat, namun pendekatan tersebut di dalam ekonomi islam tidak bisa diterapkan, karena pendekatannya terbalik. Oleh sebab itu jika ingin melakukan perubahan menurut Prayudi harus perbaiki sisi ekonominya terlebih dahulu.

    "Jadi salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah kita tidak hanya bicara tentang keuangan syari'ah, kita akan banyak tambahkan bobotnya pengembangan ekonomi syari’ah”. tegasnya.

    Ketua MUI, Makruf Amin telah mendeklarasikan bahwa ekonomi syari’ah sebagai arus baru bagi ekonomi nasional, tujuannya adalah bagaimana ekonomi syariah bisa menjadi mainstream atau menjadi arus utama dalam perekonomian nasional, karena memiliki potensi yang luar biasa, walaupun potensi tersebut sedang tidur dan saatnya sekarang untuk bangun, terang Prayudi.

    Mengenai potensi pengembangan dari ekonomi syari'ah diantaranya tanah wakaf dan pesanteren. Prayudi menyebutkan saat ini terdapat tanah wakaf kurang lebih 436.000 H, tanah tesebut adalah lahan-lahan yang dapat diubah menjadi lahan produktif. Kemudian sebanyak 28.961 pesantren yang ada di Indonesia, berdasarkan data dari Kementrian Agama tahun 2016.

    Kita ambil contoh di parung, 1 pondok pesantren memiiki sekitar 15.000 anak didik dan diantara anak didik tersebut mulai mengembangkan ekonomi syari'ah sehingga anak didiknya bisa gratis sekolahnya dari hasil bisnis yang dikembangkan tersebut dan ini sedang direplikasikan oleh Bank indonesia dibeberapa pesantren dan saat ini ada sekitar 62 pesantren yang sedang bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengembangakan bisnis syariah dalam mewujudkan kemandirian dan memperkuat perkonomian Indonesia, jelas Prayudi.

    Selanjutnya dalam paparannya Ahmad Dakhoir menambahkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berawal dari berkembangnya ekonomi syari'ah di Indonesia pada tahun 1991 yang dimotori oleh Bank Muamalat Indonesia. Akibat dari proses transaksi yang terjadi dalam konstruksi ekonomi di Indonesia, maka pada tahun selanjutnya banyak fakta dan peristiwa hukum yang kemudian tidak ada tempat penyelesaiannya. Setelah dibentunya Basarnas (Badan Arbitrase Nasional) sengketa dan perkara ekonomi syari'ah banyak diselesaikan dibasarnas. Kemudian pada tahun 2006 diperkuat lagi dengan eksistensi amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disana disebutkan pada pasal 49 bahwa kompetensi absolut sengketa ekonomi syari'ah menjadi kewanangan Pengadilan Agama.

    Ahmad Dakhoir juga menguraikan salah satu perkembangan perekonomian saat ini adalah financial technology, oleh sebab itu menurutnya ekonomi islam seyogyanya mengikuti perkembangan-perkembangan ekonomi di dunia termasuk masalah financial technology. Akhmad Dakhoir juga menyebutkan ada 14 core ekonomi kreatif  yang bisa dikembangkan dalam konteks ekonomi syari'ah, antara lain :

    1. Periklanan,
    2. Arsitektur,
    3. Pasar barang seni kerajinan,
    4. Design,
    5. Fashion,
    6. Video
    7. Fotografi,
    8. Permainan,
    9. Musik,
    10. Penerbitan dan percetakan,
    11. Layanan komputer dan piranti lunak,
    12. Televisi,
    13. Riset pengembangan dan
    14. Kuliner.

    Lebih lanjut mengenani pengembangan ekonomi kreatif dalam konstruksi lokal, menurut Ahmad Dakhoir Kalimantan Tengah memiliki Diversity Bio Herbalyang sangat luar biasa dan bisa dikembangkan melalui sistem ekonomi kreatif dalam konteks ekonomi syari'ah. Gubernur Kalimantan Tengah telah mencanangkan adanya rencana food estate dari Pangkalan Bun, Palangka Raya, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas. Contohnya di Kuala Kapuas sebagai sentral daging dan di Pangkalan Bun sebagai sentral jagung, ini bagian dari pengembangan food estate untuk ketahanan pangan di Kalimantan Tengah, jelasnya.

    Selain itu tradisi tiwah yang ada di Kalimantan Tengah juga dapat dikembangkan dalam perspektif ekonomi sayri'ah, sebagai produk destinansi wisata yang menarik.

    Mengenai core values islamic economic,Ahmad Dakhoir menegaskan terdapat prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan. Beliau menerakan didalam Al-Quran yang sebanyak 30 juz, 114 surah, 6326 ayat lengkap dengan 74347 kalimat, lengkap dengan 325345 huruf itu dibagi menjadi 5 Stage, yang pertama 115 ayat itu membicarakan tentang islamic finance, islamic economic, yang kedua 68 ayat membicarakan tentang sholat, yang ketiga 46 ayat membicarakan perintah zakat setelah sholat, kemudian yang kempat puasa hanya 15 ayat dan yang kelima haji sekitar 10 ayat.

    "Pertanyaan terbesar adalah mengapa 115 ayat ekonomi islam dibicarakan di dalam al-quran?. Ini menunjukan bahwa tujuan disyariatkanya ekonomi dalam perspekti islam untuk menguatkant dan mengembangkan eknomi syari'ah demi kesejahteraan umat secara merata", jelas Ahmad Dakhoir.

    Pada sesi puncak, Dr. Amran Suadi menggambarkan mengenai kesiapan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari'ah dari segi sumber daya manusianya dan apa saja yang telah dilakukan Mahkamah Agung dari segi regulasi dan pembinaannya.

    Mahkamah Agung sudah mempersiapkan landasan hukum mengenai ekonomi syariah, seperti Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah. Ditambah juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa ekonomi syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, terang Dr. Amran Suadi.

    Saat ini menurut, Dr. Amran Suadi ada sebanyak 160 hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syari'ah yang berakreditasi dari MENPAN dan LAN serta direncanakan akan ada 160 hakim lagi yang akan mengikuti sertifikasi ekonomi syari'ah di tahun ini (red: 2017). Selama ini Mahkamah Agung juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Masyarakat Ekonomi Syari'ah dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Mahkamah Agung juga telah menjalin kerjasama pendidikan ekonomi syariah dengan Sudan dan sudah ada 4 orang Doktor ekonomi syari'ah serta saat ini ada 2 orang hakim yang sedang belajar di Sudan tentang ekonomi syari'ah.

    "Kenapa ke Sudan, karena Sudan terkenal dengan kemampuan ekonomi syari'ahnya yang prima, hingga di Universitas Trisakti Guru besar khusus ekonomi syari'ah dari Sudan.", jelas Dr. Amran Suadi.

    Dr. Amran Suadi menceritakan perkembangan ekonomi syari'ah di Inggris. Menurut beliau perkembangan ekonomi syari'ah di Inggris sangat pesat dan nasabahnya banyak yang non muslim, oleh sebab itu tidak ada personalitas ke islaman dalam ekonomi syari'ah. Beliau mencontohkan dalam kasus disebuah asuransi syari'ah, dimana nasabahnya tidak beragama muslim dan menurut pendapat beliau perkara tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama, karena tidak lagi melihat dari personalitas ke islaman akan tetapi pendundukan, begitu nasabah tanda tangan akad syari'ah maka dia sudah menundukan diri dalam hukum islam, tegas beliau.

    Mengenai sarana dan prasarana, menurut Dr. Amran Suadi idealnya Pengadilan Agama menyiapkan sarana dan prasarana untuk Pengadilan ekonomi syari'ah, sehingga tidak bercampur antara perkara perceraian dan perkara ekonomi syari'ah, untuk menghindari terkontaminasi.

    Selain itu beliau menambahkan bahwa saat ini sudah ada majelis khusus ekonomi syari'ah berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2012 di Manado, dimana setiap Pengadilan Agama harus membentuk majelis ekonomi syari'ah yang terdiri dari hakim-hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syari'ah, hakim yang telah mengikuti bimbingan teknis ekonomi syari'ah, atau hakim yang telah menempuh pendidikan formal tentang ekonomi syari'ah.

    Yang tidak kalah pentingnya menurut Dr. Amran Suadi ialah peningkatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas putusan, sosialisasi kewenangan, transparansi informasi perkara dan publikasi putusan ekonomi syariah melalui website. Kemudian melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut laporan yang diterima beliau banyak eksekusi hak tanggungan ekonomi syari'ah itu dapat diselesaikan oleh hakim Pengadila Agama tidak sampai proses persidangan tetapi melalui mediasi sehingga melaksanakan kewajibannya tanpa melakukan eksekusi dengan upaya paksa.

    Dr. Amran Suadi mengulang kembali bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengupayakan agar para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk mengikuti sertifikasi, pelatihan-pelatihan di luar negeri, bahkan Ketua Mahkamah Agung pada bulan November ini akan melakukan kerja sama dengan Ketua Mahkamah Agung Arab Saudi dan Rektor Universitas Arab Saudi di Riyadh untuk peningkatan pelatihan hakim Peradilan Agama tentang ekonomi syari'ah di Arab Saudi.

    Dilain hal untuk dukungan dari eksternal dalam pengembangan ekonomi syari'ah, menurut Dr. Amran aadaSuadi perlu adanya notaris syari'ah, karena saat ini notaris sering menggunakan akad baku. Untuk akad syari'ah seharusnya tidak baku seluruhnya, karena ada azas-azas musawah, kesetaraan, keterbukaan dan keridhoan.

    "Kesimpulannya sumber daya manusia di Pengadilan Agama dengan didukung regulasi sudah siap untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah", tegas Dr. Amran Suadi diakhir parannya. (zsu)

  • Benahi Website, PTA Kalteng Gelar DDTK

    Ketua Tim Redaksi, Drs. H. Hasanuddin SH., MH (Hakim Tinggi) Memberikan Pengarahan.

    www.pta-palangkaraya.go.id

    Dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan website, Selasa (27/03) diadakan kegiatan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) bagi admin website PTA Kalimantan Tengah di Aula Lt. II. Acara yang dibuka secara langsung oleh Drs. H. Hasanuddin, SH., MH. Selaku Pimpinan Redaksi ini dihadiri oleh seluruh admin dan pengurus website PTA Kalimantan Tengah.

    Kegiatan DDTK ini dipandu oleh Zullvan Sugiantoro  yang merupakan Prakom di PTA Kalimantan Tengah dan juga salah satu anggota Tim Development  Mahkamah Agung RI.

    Dalam sambutannya, H. Hasanuddin memberikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir, yang sangat antusias mengikuti DDTK ini. Kegiatan ini menjadi penting untuk diikuti, karena selain untuk menambah pengetahuan tentang website juga untuk menciptakan admin-admin baru yang handal.

    Di samping itu, H. Hasanuddin juga mengharapkan ke depan berkenaan dengan pengelolaan website ini, akan ada penyeragaman menu dan tampilan standar minimal website di lingkup PTA Kalimantan Tengah.

    saya ingin ke depan, akan ada penyeragaman menu standar website di seluruh PA lingkup PTA Kalimantan Tengah”, ungkap Hakim Tinggi sebelumnya bertugas di PTA Maluku Utara ini, (Selasa, 27/03).

    Selama kegiatan DDTK berlangsung, terlihat antusiasme peserta sejak dimulai hingga berakhir kegiatan. Diharapkan, kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan intern PTA Kalimantan Tengah saja, tetapi ke depan juga melibatkan seluruh Pengadilan Agama di wilayah PTA Kalimantan Tengah. (hmd/tim redaksi).

  • Berita Utama

    Kategori Berita Utama

  • Dharmayukti Karini Cabang Kalteng adakan Bakti Sosial Ke panti Asuhan Palangka RayaAyah-Bunda

    Palangka Raya || www.pta-palangkaraya.go.id

    Jumat 10 Mei 2019 , Dharmayukti Karini Cabang Kalimantan Tengah mengadakan santunan dan bakti sosial ke Panti Asuhan Ayah Bunda yang terletak di jalan Mahir Mahar Palangka Raya, Kegiatan santunan dan baksos ini merupakan salah satu agenda utama DYK  Cabang Kalimantan Tengah di Bulan Ramadhan.

    Momen bulan Ramadhan dimaknai para pengurus Dharmayukti KariniCabang Kalimantan Tengah sebagai bulan berbagi dengan sesama. Acara ini diikuti oleh para Isteri Ketua/Wakil Ketua/Hakim Tinggi, Isteri Pejabat Struktural/Fungsional dan juga Isteri ataupun Pegawai wanita yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

    Diakhir kunjungannya Ibu-Ibu Dharmayukti Karini Cabang Kalimantan Tengah adakan foto bersama dengan semua pengurus dan anak-anak panti asuhan Ayah Bunda, Semoga dibulan yang suci ini segala amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT, Amin.

    Tim Redaksi.

     

     

  • Dharmayukti Karini Cabang Kalteng adakan Bakti Sosial Ke panti Asuhan Palangka RayaAyah-Bunda

    Palangka Raya || www.pta-palangkaraya.go.id

    Jumat 10 Mei 2019 , Dharmayukti Karini Cabang Kalimantan Tengah mengadakan santunan dan bakti sosial ke Panti Asuhan Ayah Bunda yang terletak di jalan Mahir Mahar Palangka Raya, Kegiatan santunan dan baksos ini merupakan salah satu agenda utama DYK  Cabang Kalimantan Tengah di Bulan Ramadhan.

    Momen bulan Ramadhan dimaknai para pengurus Dharmayukti KariniCabang Kalimantan Tengah sebagai bulan berbagi dengan sesama. Acara ini diikuti oleh para Isteri Ketua/Wakil Ketua/Hakim Tinggi, Isteri Pejabat Struktural/Fungsional dan juga Isteri ataupun Pegawai wanita yang berada di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

    Diakhir kunjungannya Ibu-Ibu Dharmayukti Karini Cabang Kalimantan Tengah adakan foto bersama dengan semua pengurus dan anak-anak panti asuhan Ayah Bunda, Semoga dibulan yang suci ini segala amal kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah SWT, Amin.

    Tim Redaksi.

     

     

  • Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Membuka Kegiatan Rapat Koordinasi di PTA Kalteng

    Palangka Raya- Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Peradilan Agama Se-Kalimantan Tengah, di Aula Lantai 1 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Rabu 21 Februari 2018.

    Kegiatan yang mengusung tema "Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan Agama Se-Kalimantan Tengah" diikuti oleh Seluruh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, Sakretaris, Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

    Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 21-23 Februari 2018 dan diikuti oleh 75 orang peserta dari Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah. Materi yang akan disampaikan dalam kegiatan antara lain Kebijakan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2018, Kebijakan Umum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Tahun 2018, Evaluasi Program Kerja Tahun 2017, Sosialisasi SAPM, Kejurusitaaan, Kapita Selekta Permasalahan Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah dan pada penghujung kegiatan tepatnya tanggal 23 Februari 2018,  pembinaan dari Kepala Badan Pengawasan Mahakamah Agung RI, jelas Sarif Usman.

    Kegiatan tersebut dibuka oleh Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, Dr. H. Hasbi Hasan, M.H. Dalam sambutannya beliau mengaprsesasi prestasi dari Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang telah meraih sertifikat ISO sejak tahun 2016 dan juga 3 Pengadilan Agama yang mendapat nilai A Excellent dari hasil penilaian implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Peradilan Agama pada tahun 2017 lalu. 

    Selain itu beliau menghimbau agar seluruh aparatur Peradilan Agama khususnya di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, integritas dan profesioanalisme sehingga kualitas pelayanan kepada pencari keadilan akan terus meningkat dan jangan sampai menurun, tegasnya.

    "Jika kita ingin berhasil kita harus profesional, bersungguh-sungguh dan jangan setengah-setengah", tegas beliau.

    Dilain hal Hasbi Hasan meminta kepada seluruh peserta agar meningkatkan kemampuan khususnya dalam hal pemanfaatan teknologi informasi.

    "Saat ini segala sesuatunya serba teknologi, sehingga jika kita tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi maka kita akan tertinggal", tegas beliau.

    Terkait hal tersebut Hasbi Hasan menyampaikan ada pada tahun 2018 ini terdapat beberapa program kerja Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI (Badilag) terkait pengembangan teknologi informasi, diantaranya pengembangan aplikasi Pemanggilan Secara Online dan Register Elektronik. Selain itu Badilag juga telah mengumpulkan data aplikasi-aplikasi pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh beberapa Pengadilan Agama Se-Indonesia yang nantinya akan di pelajari dan diintegrasikan dengan harapan dapat menjadi bahan dalam pemuktahiran fitur-fitur di SIPP.

    Lebih lanjut Hasbi Hasan menjelaskan bahwa secara bertahap kita akan meninggalkan era manual dan fokus kepada era digitalisasi. Sebagai contoh ada suatu Pengadilan Agama dengan perkara 10 ribu pertahun, jika masih menggunakan manual dalam proses pengarsipan bisa jadi dokumen arsipnya itu akan sama dengan besar gedungnya dalam jangka waktu 5-10 tahun kedepan. Selain itu jika terjadi bencana alam seperti tsunami di Aceh tentunya arsip akan lebih aman jika telah didigitalisasikan. Oleh sebab itu ditahun 2018 ini, menurut Hasbi Hasan Badilag akan mengadakan pelatihan dan pengembangan terkait teknologi informasi.

    Diakhir sambutannya beliau meminta kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan tersebut dengan sungguh-sungguh dan dapat mengimplementasikannya secara baik.

    Di akhir acara tersebut Sarif Usman menyerahkan piagam penghargaan kepada beberapa pegawai berprestasi di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, diantaranya Role Model tahun 2018 diraih oleh Rika Yunita Pratiwi (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi), Pegawai Teladan  diraih oleh Muhaimin (Bendahara), Satpam Terbaik diraih oleh Wakhidi dan Tenaga Kontrak terbaik diraih oleh Iwan.

    Dalam kesempatan yang sama Hasbi hasan menyerahkan piagam penghargaan kepada beberapa Pengadilan Agama terbaik dalam beberapa kategori penilaian pada tahun 2017, diantaranya :

    1. Pengadilan Agama Sampit sebagai
      1. Implementasi Aplikasi Backup SIKEP Terbaik Tahun 2017;
      2. Penyerapan Realisasi Anggaran Terbaik Tahun 2017;
      3. Pengirim Berita Terbanyak Tahun 2017
    2. Pengadilan Agama Buntok sebagai
      1. Pengelola Website Terbaik Tahun 2017;
      2. Implementasi SIPP Terbaik Tahun 2017;
    3. Pengadilan Agama Palangka Raya sebagai Pengirim Laporan Tahunan Tercepat Tahun 2017;
    4. Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai Pengirim Laporan Bulanan Perkara Tercepat dan Valid Tahun 2017.

    (sim).

  • Dr. Amran Suadi "Pendapat yang mengatakan Perma itu bukan aturan, itu adalah pendapat yang salah!"

    Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI saat memukul gong tanda seminar tersebut resmi dibuka.

    Palangka Raya - Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M didampingi Hakim Agung Kamar Agama, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum dan Dr. Yasardin, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalimantan Tengah, Wuryanto, membuka kegiatan Seminar Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syari’ah dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah, di Hotel Swissbell-Danum Palangka Raya, Kamis (05/10/2017).

    Seminar tersebut merupakan hasil kerjasama Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalimantan Tengah dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

    Peserta seminar terdiri dari perwakilan Bank Syari’ah dan Bank kovensional, para pengacara, organisasi masyarakat, dosen-dosen dan mahasiswa dari universitas dan sekolah tinggi di Palangka Raya. Selain itu, seminar yang minitikberatkan pada pengembangan dan tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

    Wuryanto dalam sambutannya mengatakan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam pengembangan bisnis syari'ah. Potensi tersebut harus diimbangi dengan regulasi serta sosialisasi tentang ekonomi syari'ah, sehingga masyarakat khususnya pelaku bisnis seperti usaha kecil menengah memahami tentang mekanisme bisnis syari'ah dan penyelesaiannya jika terdapat sengketa.

    Begitu juga Sarif Usman menambahkan dalam sambutannya, potensi besar dalam pengembangan bisnis syari'ah tentunya pada perkembangannya nanti memiliki potensi memunculkan permasalahan-permasalahan hukum. Oleh sebab perlunya sosialisasi, pemahaman dan kesiapan sumber daya manusia dari pelaku bisnis, praktisi ekonomi dan praktiksi hukum, khususnya pada Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah untuk menangani perkara-perkara ekonomi syari’ah dengan prosedur yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan salah satunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016.

    Sebelum menyatakan seminar tersebut resmi buka, Dr. Amran dalam sambutannya menjelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI (perma) itu adalah peraturan perundang-undangan, tata perundang-undangan, perangkat perundang-undangan yang dicatat, diumumkan dan diundangkan dalam lembar negara dan resmi. Sehingga perma itu tidak hanya untuk hakim atau internal Mahmakah Agung RI dan 4 Lingkungan Badan Peradilan dibawahnya saja, tapi juga untuk umum.

    "Ada pendapat yang mengatakan Perma itu bukan aturan, itu adalah pendapat yang salah!", tegas mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2012 itu.

    Seperti Perma Nomor 16 Tahun 2016 itu dicatat, diumumkan dan diundangkan dalam lembaran negara nomor 5029 pada tanggal 29 Desember 2016. Perma ini tidak hanya untuk hakim tapi untuk umum. Terkecuali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) itu memang untuk internal Mahkamah Agung RI dan 4 Lingkungan Badan Peradilan dibawahnya. jelasnya.

    Selain itu mengenai kedudukan Peradilan Agama, beliau menjelaskan Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman dari 4 (Empat) lingkungan Badan Peradilan di Indonesia yang disebutkan dalam pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Agung RI yang merujuk pada Pasal 11 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian beliau juga menerangkan bahwa Peradilan Agama sebelumnya telah diundangkan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1882 dengan aturan yang bernama Staatsblad nomor 152, walaupun aturan tersebut mengkebiri kekuasan dan kewenangan Peradilan Agama.

    Lebih lanjut beliau menjelaskan tentang 3 (tiga) kewenangan Peradilan Agama, yang pertama adalah kewenangan penyelesaian sengketa yang meliputi akhwatul syakhsiyah ditambah dengan hibah, sadakah dan wakaf. Kemudian yang kedua di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah. Penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah terdapat 11 item antara lain bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah.

    Dari 11(sebelas) item tersebut, beliau menjelaskan tentang bisnis syari'ah yang menampung seluruh aktivitas bisnis sepanjang itu berkaitan dengan produk halal dan itu akan menjadi kewenangan Pengadilan Agama jika terdapat sengketa. Dapat disimpulkan dari ke 11(sebelas) item tersebut jika terdapat sengketa, penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tegasnya.

    Dalam sambutannya itu pula beliau membatah pendapat bahwa wakaf itu tidak akan berubah dan tidak ada sengketa yang perlu ditangani oleh Pengadilan Agama. Menurut beliau wakaf saat ini berbeda dengan wakaf jaman dahulu, sekarang sudah ada wakaf tunai, bahkan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di bulan Oktober ini akan membuka lembaga keuangan dengan nama PT. Wakaf Ventura Indonesia yang merupakan lembaga keuangan syari'ah yang modal pendiriannya berasal dari wakaf masyarakat, baik wakaf berbentuk tunai maupun non-tunai. Modal itu diperoleh melalui para nadzir kelembagaan seperti ormas-ormas Islam, institusi pendidikan, dan yayasan. Ini akan menjadi masalah ketika terjadi tindakan atau tidak dijalankannya perjanjian sesuai dengan akad dan prinsip syari'ah, kemana meraka akan menyelesaikan sengketa tersebut? Tegas beliau di dalam undang-undang dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa wakaf ini dilakukan oleh Pengadilan Agama. Dan Kewenangan ketiga bagi Pengadilan Agama di Indonesia adalah kewenangan pidana khusus untuk Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di Aceh.

    Jika kita melihat Yordania yang merupakan bekas jajahan Inggris memiliki Pengadilan Sipil (civil court) dan Pengadilan Agama (religious courts) bahkan di Yordania setiap Pengadilan memiliki Mahkamah Agung masing-masing. Ada Mahkamah Agung khusus untuk Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung untuk Pengadilan Sipil, jelas beliau.

    Diakhir sambutannya, beliau menyampaikan ucapan terima kasih dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H kepada Bank Indonesia khususnya Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalimantan Tengah, karena sudah mau bekerja sama dengan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dalam menyelenggarakan seminar tersebut. Beliau juga berharap dengan dilaksanakannya seminar tersebut dapat membuka wawasan sehingga dengan demikian pemahaman tentang ekonomi syari’ah semakin luas.  Beliau juga meminta kepada para hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Tengah untuk menyuarakan tentang ekonomi halal ini, karena hakim - hakim Pengadilan Agama sering disebut dengan hakim sekaligus ulama.

    Jadi hakim Pengadilan Agama, hakim di mata negara, ulama di mata masyarakat dengan begitu akan menyuarakan ekonomi halal ini, Insya Allah akan berkembang ekonomi halal ekonomi syariah sehingga menjadi potensi pengembangan masyarakat kedepannya". jelas beliau.

    Seminar tersebut akan dilaksanakan selama 1(satu) hari dan dibagi menjadi 2(dua) sesi. Sesi pertama dilaksanakan diskusi panel antara Dr. Amran Suadi dengan Prayudi Azwar (Kepala Divisi Departemen Ekonomi Keuangan dan Ekonomi Syari'ah) dan Akhmad Dakhoir (Dosen IAIN Palangka Raya) tentang Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Bank Indonesia dalam pengembangan fintech, industri ekonomi dan keuangan syari'ah dalam mendukung kesejahteraan ekonomi di Kalimantan Tengah, dengan peserta terdiri dari peserta umum dan peserta dari Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah. Pada pada sesi kedua kegiatan sosialisasi Perma Nomor 14 Tahun 2016 dengan peserta, khusus dari Pengadilan Agama Se- Kalimantan Tengah. (zsu/sim)

  • Dukung Teknologi Informasi, PTA Kalteng Adakan Seleksi Calon Tenaga Honorer

    www.pta-palangkaraya.go.id

    Raut ketegangan tampak pada wajah para peserta seleksi Calon Tenaga Honorer Tahun Anggaran 2018 yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah (PTA Kalteng), bertempat di Ruang Rapat Ketua PTA Kalteng, Kamis (05/04/2018). Seleksi tersebut diadakan menyusul pengunduran diri salah satu Tenaga Honorer (Pramu Bakti) PTA Kalteng pada Maret 2018 lalu.

  • Evaluasi Hasil Kerja Tahun 2018 Oleh KPTA Kalteng

    Palangka Raya, 11 Januari 2019

    Ketua PTA. Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Terbatas di Ruang Rapat Ketua PTA. Kalimantan Tengah. 

  • H. Setiawan, Hakim Tinggi PTA Kalteng Masuki Masa Purna Bakti

    H. Setiawan saat menyampaikan kesan dan pesanya selama bertugas

    Palangka Raya - Ada Pertemuan ada pula perpisahan pepatah itulah kata-kata yang pas untuk H, Setiawan, Rabu, 21 Februari 2017.

    Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah melaksanakan acara pelepasan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang memasuki masa purna bakti atau pensiun.

    Dalam kesempatan yang berbahagia dan juga mengharukan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural/Fungsional dan seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah berkumpul di Aula Dasar Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

    Masa Pengabdian H. Setiawan dimulai dari CPNS pada Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 1979 sampai dengan masanya menduduki jabatan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengai.  Pengabdian beliau hingga pensiun kurang lebih selama 39 Tahun, suka maupun duka didapati selama mengabdi, banyak pengalaman berharga diperolehnya dibagikan kepada pegawai lainnya. Beliau merupakan guru bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

    Mantan Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tahun 2004 ini, dalam menjalankan tugasnya tak jarang memberikan gagasan dan ide yang inovatif. Cara bicara yang lembut serta santun dan matang serta terstruktur dalam menyajikan materi menjadi ciri khasnya. Beliau juga sangat tekun dan teliti dalam membuat konsep putusan.

    Profesionalismenya membuat dirinya dipercaya menduduki jabatan Hakim Tinggi selama kurang lebih 10 Tahun, maka dari itu para Hakim maupun pegawai yang lebih junior harusnya dapat belajar dari sisi posistifnya, mencontoh perjuangan beliau yang terkadang banyak masukan maupun kritik dari beliau, semua itu dilakukannya semata-mata menjaga kredibilitas lembaga.

  • HADAPI AKHIR TAHUN KPTA KALIMANTAN TENGAH GELAR RAPAT KOORDINASI

    Palangka Raya –Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Sarif Usman, S.H.,M.H. memimpin rapat evaluasi program kerja tahun 2017 di  Aula Atas Lantai II Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Senin (11/12/2017).

    Rapat tersebut dihadiri oleh Seluruh Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Fungsional Pejabat Struktural beserta seluruh staf Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

    Dalam sambutannya Bapak Ketua PTA Kalimantan Tengah menyatakan sangat bersyukur karena hasil dari akreditasi di wilayah Kalimantan Tengah ada 3 satker yang berhasil memperoleh akreditasi antara lain satker PA. Kuala Kapuas, PA Buntok dan PA. Muara Teweh dan sisanya tinggal 4 satker lagi yang belum mendapat akreditasi yaitu PA. Palangka Raya, PA. Sampit dan PA. Pangkalan Bun serta PTA. Kalimantan Tengah. Dan Tahun 2018 PTA Kalimantan Tengah dan Pengadilan Agama se-Kalimantan Tengah harus memperoleh Akreditasi.

    Selain itu juga dibahas langkah langkah persiapan penyusunan Laporan Tahunan, Laporan LKJIP (Review per bagian), Persiapan Pengadilan Agama- Pengadilan Agama baru yang belum tuntas, Pengembangan Aplikasi SIPP versi 3.2.0 dan SIWAS, Hakim Tinggi pengawas di minta untuk dapat menguasai aplikasi SIWAS agar pengawasan kebawah (satker) dapat dilakukan dengan lebih baik dan optimal.

    Program Kerja yang direncanakan oleh PTA Kalimantan Tengah ditahun 2018 adalah  peningkatan kinerja diseluruh pegawai baik di tingkat atas (Hakim Tinggi) sampai ketingkat bawah (Staf ) dan Honorer.(edy)

  • HADAPI AKHIR TAHUN, SEKRETARIS PTA KALTENG GELAR RAPAT DENGAN JAJARANNYA

    Palangka Raya, 17 Desember 2018
    Dalam rangka menjelang akhir tahun 2018, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Mukti Ali, S.Ag., M.H., memimpin Rapat Koordinasi di Kesekretariatan PTA. Kalimantan Tengah pada hari Senin, 17 Desember 2018. 
  • HADAPI AWALTAHUN, KETUA PTA KALTENG GELAR RAPAT KOORDINASI

    Palangka Raya || www.pta-palangkaraya.go.id

    Pasca pisah sambut Ketua PTA. Kalimantan Tengah, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah mengadakan Rapat Koordinasi yang perdana pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 08.30 WIB di Aula PTA. Kalimantan Tengah.  Yang diikuti oleh seluruh Hakim dan Pegawai PTA. Kalimantan Tengah.

  • Hasil TPM Pada Lingkungan Peradilan Agama

    Assalamu'alaikum wr. wb.

    Dengan ini kami sampaikan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor : 2500/DJA/KP.04.6/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal "Hasil TPM pada Lingkungan Peradilan Agama".

    Silahkan Download disini.


    Surat

     

Page 1 of 5