Unpublished

Palangka Raya || www.pta-palangkaraya.go.id/

 

Selasa15 Mei 2019 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah kedatangan Tim Penilai Zona Integritas dari Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia, Tim Bawas MARI ini direncanakan melakukan pengawasan dan Penilaian Zona INtegritas selama 3 hari yang dimulai dari hari Selasas/d Jumat (14-17) Mei 2019.

selama pemeriksaaan berlangsung oleh Tim Bawas MARI banyak sekali hal-hal yang diperiksa dan diteliti untuk kelengkapan Zona Integritas ini

Sampit | www.pa-sampit.go.id

Kondisi PA Sampit satu bulan terakhir ini belum keluar dari ‘penyakit’nya dari Zona Merah di Sistem Impormasi Penelusuran Perkara (SIPP) membuat Ketua Pengadilan Agama Sampit Norhadi, S.H.I., bertindak cepat  dengan segera mengumpulkan seluruh hakim dan seluruh tim kepaniteraan, honorer dan Tim IT untuk membahas pemecahan dan segera mengobati ‘penyakit’ tersebut di ruang kerja Panitera setelah apel senin tanggal 18 Maret 2019. 

Dari pertemuan tersebut Ketua Pengadilan Agama Sampit sangat serius dan menaruh perhatian besar untuk segera membenahi SIPP. Dan ditargetkan satu minggu kedapan SIPP Pengadilan Agama Sampit keluar dari Zona Merah untuk menuju Zona Kuning, dan syukur-Syukur masuk pada Zona Hijau.

Dari pertemuan tersebut, terungkap bahwa sebenarnya SIPP PA Sampit pada minggu yang lalu sudah bisa masuk zona kuning yaitu dikisaran 51%  namun ketika rilis terakhir pada Jumat 15 Maret 2019 turun menjadi 46 %, ketika ditanya masalah urgen kenapa bisa turun, panitera PA Sampit Frislyasi, S.H.I., menjelaskan kemungkinan salah satunya adalah masuknya beberapa perkara namun tidak diiringi dengan putus, kemudian terkendala masalah klasik yaitu jaringan internet yang lemah ketika menguploud putusan tidak berhasil walaupun sudah dilakukan pada malam hari.

Senada juga ditambahkan oleh Panmud Hukum PA Sampit Dwi Purwatiningsih, S.H. selain masalah diatas, juga ada banyak putusan yang belum terupload di SIPP terutama putusan tahun 2018 dan 2017. Menyikapi hal tersebut Ketua PA Sampit langsung membentuk tim diketuai oleh Panitera PA Sampit dan segera memerintahkan dan membagi tugas kepada seluruh apartur PA Sampit untuk menyelesaikan putusan yang belum teroplud tersebut. Katanya; kalau bisa kerja malam laksanakan dengan sistem shif/bergantian  khusus untuk mengupload putusan pada malam hari. Sedangkan masalah jaringan yang lelet tersebut, dengan kerendahan hati Ketua PA Sampit segera setelah rapat ini KPA Sampit akan langsung turun kelapangan dan menemui pimpinan telkom cab Sampit dengan meminta didampingi oleh Panitera PA Sampit, dan Kasubbag Umum dan Keuangan PA Sampit.

 Selanjutnya setelah rapat ‘tanggap darurat” KPA Sampit dengan ditemani oleh Panitera, Panitera Muda Hukum PA Sampit, Kasubbag Umum dan Keuangan serta Petugas IT langsung meluncur ke kantor Telkom cab Sampit. Dalam pertemuan tersebut KPA Sampit segera mendesak agar jaringan Internet di PA Sampit agar diperhatikan, dan oleh Telkom dalam hal ini Bapak Agus berjanji secepatnya membenahi jaringan internet di PA Sampit. (Nhd)

 

 

Rabu, 05 Desember 2018 adalah hari bersejarah bagi masyarakat Lamandau, karena pada hari itu merupakan awal mula berdirinya Pengadilan Agama Nanga Bulik. Kehadiran Pengadilan Agama di tengah-tengah masyarakat muslim Kabupaten Lamandau sangat dinanti-nantikan, karena selama ini para pencari keadilan harus bersusah payah bolak-balik mengurus permasalahan hukumnya ke wilayah Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang notabene menguras waktu, tenaga dan uang.

Peresmian operasional kantor Pengadilan Agama Nanga Bulik dilaksanakan di depan teras Pengadilan Agama Nanga Bulik yang sebelumnya merupakan aula eks Bappeda Pemkab Lamandau. Sebelum meresmikan, Bupati menyampaikan rasa syukur atas hadirnya Pengadilan Agama Nanga Bulik sebagai pelengkap instansi di wilayahnya dan berharap Pengadilan Agama Nanga Bulik bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan menciptakan rasa keadilan bagi pihak pencari keadilan.

Read more ...

KODE ETIK PANITERA DAN JURUSITA
KETENTUAN UMUM
Pengertian
PASAL 1

  1. Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan Jurusita ialah aturan tertulis yang wajib dipedomani oleh setiap Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas peradilan.
  2. Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera, Kepala Panitera Militer, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung Rl dan Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan tingkat pertama dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung Rl yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.
  3. Yang dimaksud dengan Jurusita ialah Jurusita dan Jurusita Pengganti yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Rl yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
  4. Azas Peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip yang wajib di junjung tinggi oleh Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  5. Organisasi IPASPI adalah Organisasi Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia
  6. Panitera dan Jurusita berada di bawah organisasi IPASPI.

MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2

Kode etik Panitera dan Jurusita ini dibuat untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya seorang Panitera dan Jurusita yang memberikan pelayanan prima dan adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda-bedakannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
PASAL 3

  1. Panitera dan Jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan dengan pelayanan yang prima yaitu dengan sopan, teliti, dan sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status sosial, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
  2. Panitera wajib menjaga kewibawaan dalam persidangan.
  3. Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap sopan dan santun serta tidak melakukan perbuatan tercela.
  4. Panitera dan Jurusita dilarang memberikan kesan memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk Penuntut Umum dan saksi sehingga seolah-olah berada dalam posisi istimewa.
  5. Panitera dilarang membocorkan hasil musyawarah/konsep putusan kepada siapapun.
  6. Jurusita dilarang mewakilkan kepada siapapun penyampaian relaas panggilan maupun pemberitahuan.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM PERSIDANGAN
PASAL 4

  1. Panitera wajib berpakaian rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan duduk dengan sopan dalam mengikuti sidang pemeriksaan perkara.
  2. Panitera wajib adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan.
  3. Panitera dilarang mengaktifkan hand phone/telepon selular selama persidangan berlangsung. (jo. Pasal 3 ayat 2)
  4. Panitera dilarang mengantuk/tidur selama persidangan berlangsung. (jo. Pasal 3 ayat 2)

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA Dl LUAR PERSIDANGAN
PASAL 5

  1. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penasehat hukum baik langsung atau tidak langsung kecuali diatur dalam Undang-Undang. (jo. Pasal 36 UU No. 49 Tahun 2009)
  2. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penghubung dan membehkan akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan Pimpinan Pengadilan atau Majelis Hakim.
  3. Panitera dilarang membawa berkas perkara ke luar kantor kecuali atas izin Ketua Pengadilan/Ketua Majelis.
  4. Panitera dan Jurusita dilarang memasuki tempat perjudian, tempat minuman yang memabukkan dan tempat prostitusi kecuali dalam melaksanakan tugas.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM KEDINASAN
PASAL 6

  1. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
  2. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan sesuai dengan sumpah jabatannya.
  3. Panitera sebagai Pimpinan Kepaniteraan Pengadilan, didalam menjalankan tugasnya wajib memiliki kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh pengabdian, dan rela berkorban demi peiaksanaan tugas.
  4. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran peiaksanaan tugas serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan, Panitera dan Jurusita wajib mentaati dan meningkatkan 3 (tiga) tertib yaitu:
  • a. Tertib Administrasi
  • b. Tertib Perkantoran
  • c. Tertib Jam Kerja

SIKAP TERHADAP SESAMA
PASAL 7

  1. Panitera dan Jurusita wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama pejabat kepaniteraan dan pejabat peradilan lainnya.
  2. Panitera dan Jurusita wajib memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai antara sesama pejabat peradilan.
  3. Panitera dan Jurusita wajib memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama aparat peradilan, berjiwa kesatria dan bertanggung jawab.

SIKAP TERHADAP BAWAHAN
PASAL 8

  1. Panitera wajib memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan dengan lugas dan dilandasi oleh sikap kekeluargaan.
  2. Panitera wajib membina/membimbing bawahan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.

SIKAP PANITERA DAN JURUSITA Dl LUAR KEDINASAN
PASAL 9

  1. Panitera dan Jurusita wajib menjaga kerukunan, keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.
  2. Panitera dan Jurusita wajib memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga.

SANKSI
PASAL 10

  1. Kode Etik ini mengikat secara hukum kepada Panitera dan Jurusita di lingkungan Mahkamah Agung Rl dan 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya dan pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
  2. Panitera dan Jurusita yang akan dijatuhi hukuman pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil terlebih dahulu diberi hak membela diri dihadapan Majelis Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita.

DEWAN KEHORMATAN PANITERA DAN JURUSITA
PASAL 11

Susunan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:

  1. 1 (satu) orang Pejabat dari Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
    2. 1 (satu) orang Pejabat dari Kepaniteraan Mahkamah Agung Rl.
    3. 2 (dua) orang Pengurus IPASPI Pusat.
    4. 1 (satu) orang Pengurus IPASPI Daerah.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KEHORMATAN
PASAL 12

  1. Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita mempunyai tugas :
  2. Mempelajari hasil pemeriksaan yang bersangkutan yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan.
    b. Mendengar dan memperhatikan pembelaan atas diri Panitera dan Jurusita yang akan dijatuhi hukuman.
  3. Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita berwenang:
  4. Memanggil Panitera dan Jurusita untuk didengar keterangannya sehubungan adanya saran tindak lanjut untuk dijatuhi hukuman.
    b. Memberikan rekomendasi kepada pejabat yang berwenang berdasarkan hasil sidang majelis kehormatan Panitera dan Jurusita.