Muara Teweh, 01/08/2019. 

Disela kunjungan kerja ke  kota Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya  dalam rangka menghadiri undangan HUT ke 17 Kabupaten Murung Raya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Shofrowi, SH., MH., melakukan  pertemuan dengan Bupati Murung Raya, Perdie M Yoseph. Kamis, 01/08/2019.

Dalam pertemuan tersebut, oleh KPTA dikemukakan  tentang rencana pendirian PA baru, yaitu PA Puruk Cahu, sebab dari  14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah hanya tinggal 1 kabupaten yang belum memiliki kantor PA, yaitu kabupaten Murung Raya, setelah sebelumnya di Kalimantan Tengah berdiri dan diresmikan 7 PA baru pada tahun 2018. Dan sementara  ini Kabupaten Murung Raya masih ikut ke PA induknya yaitu PA Muara Teweh,  yang jarak tempuhnya sekitar 110 KM perjalanan darat.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Murung Raya, Perdie M Yoseph  menyambut  baik rencana berdirinya PA baru diwilayahnya, dan Bupati berjanji akan mendukung penuh pendiriannya, mulai dari rekomendasi, penyediaan gedung sementara, lokasi gedung baru dan segala hal  keperluan guna mendukung operasional PA Puruk Cahu kedepan.

 

Sidak ke PA Muara Teweh

Dalam kesempatan selanjutnya, KPTA Kalteng juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) di PA Muara Teweh, Kamis, 01/08/2019. Dalam kedatangan KPTA yang diluar dugaan karyawan/karyawati, KPTA mengambil beberapa berkas perkara dan langsung mengadakan tanya jawab kepada hakim dan PP yang menangani perkara berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan materi putusan.

Setelah beberapa saat melakukan pertemuan terbatas, kemudian dilanjutkan dengan pertemuan umum dalam rangka pembinaan kepada seluruh aparatur PA Muara Teweh. Dalam pembinaannya KPTA menyampaikan beberapa hal yang perlu untuk dipedomani;

Legal standing  para pihak dan kewenangan PA dalam mengadili harus selalu dimasukkan dalam pertimbangan hukum

Ketentuan pasal 147 ayat 1 KHI tentang penarikan buku nikah juga harus dipertimbangkan dalam putusan.

Pedomani hukum acara sebagai harga mati, jangan ditafsirkan diluar itu;

Jangan pernah menganggap remeh masalah perceraian, ini masalah halal-haramnya status seseorang, periksa betul-betul setiap tahapan hingga putusan dan berita acara sidangpun harus dibaca secara berulang-ulang guna menghindari adanya kekeliruan;

Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita seluruhnya mempunyai tanggung jawab dalam jalan perkara baik itu putusan, BAS dan relas panggilan, untuk itu semua harus saling mengingatkan jika ada kekurangan ataupun kekeliruan;

Jaga kerukunan dan kekompakan, dan untuk saling mengingatkan antara warga PA;

Implementasi SIPP agar terus ditingkatkan, usahakan untuk terus meningkat, jangan hanya puas dizona hijau.

Muara Teweh, 21/05/2019

Setelah sekitar 8 bulan terjadi kekosongan, Akhirnya PA Muara Teweh memiliki wakil ketua baru. Dalam prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan.

Ketua PA Muara Teweh, H. Abdul Hamid , S. Ag., secara resmi melantik Abdullah, SHI., MH. Sebagai wakil ketua PA setempat, selasa, 21 Mei 2019.

Bertempat di Aula sidang utama, prosesi upacara pelantikan berjalan khidmat, dihadiri oleh para pejabat struktural dan fungsional, staf serta keluarga besar PA Muara Teweh.

Dalam amanatnya, KPA Muara Teweh menyambut gembira dengan terisinya jabatan wakil ketua secara defenitif, setelah sebelumnya melalui proses assesment fit dan propert test yang dilaksanakan di Jakarta pada pertengahan Maret 2019, yang bersangkutan dinyatakan lulus.

" Alhamdulillah akhirnya posisi jabatan wakil sudah terisi, saya berharap bisa bekerja sama dengan semua pihak dalam melaksanakan tugas kedinasan, mari kita bangun kebersamaan, kita tingkatkan persaudaraan" seru Abdul Hamid.

Ditambahkannya, perlunya diantara kita untuk saling menghargai, menghormati dan saling membantu dalam melaksanakan tugas rutin sebagai ASN di PA Muara Teweh.

"Mari kita tanamkan sikap saling menghargai, menghormati dan saling membantu berdasarkan posisi dan kapasitas kita masing-masing. Jauhkan dari adanya ego sektoral diantara bagian, jangan ada yang merasa lebih penting dari yang lainnya" jelasnya.

Berkaitan dengan kebijakan dan program kerja, Abdul Hamid meminta kepada seluruh ASN PA Muara Teweh untuk selalu berkomitmen dengan sebaik-baiknya. Contohnya dalam program one day one minute.

"Mari kita tingkatkan komitmen bersama dalam program one day one minute. Harus kita hargai kerja keras kawan-kawan yang lain dalam menyelesaikan berita acara, dan putusannya pun juga harus segera diapload, jangan sampai akibat dari 1 orang yang lalai terhadap tugas dan tanggungjawabnya,  menyebabkan kerja bersama tim tidak maksimal" tekannya.

Sementara itu, Abdullah dalam sambutan perdananya sebagai wakil ketua menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak atas terlaksananya prosesi pelantikan ini.

"Terima kasih dan rasa syukur ada dilantiknya saya sebagai wakil ketua. Ada dua dimensi untuk memaknai sebuah jabatan. Dimensi duniawi, orang memandangnya sebagai promosi, prestasi, pristice atau gengsi. Namun dari sisi uhrowi, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya dan ada pertanggungjawaban kelak. Kehalalannya akan dihisab, yang haramnyapun akan ada azab" terangnya.

Abdullah yang pernah bertugas sebagai hakim di PA Buntok dan PA Kuala Kapuas ini menambahkan, bahwa dirinya mohon dukungan dalam menjalankan amanah jabatan sebagai wakil ketua.

 

"Saya harap dukungan dari seluruh bagian agar bisa bersama-sama dalam melaksanakan tugas yang telah diamanatkan kepada kita, mari kita ciptakan lingkungan kerja yang penuh dengan kedamaian, jauh dari permusuhan maupun ujaran kebencian" harapnya. (asm)

 

Muara Teweh, (29/05/2019)

Disela kegiatan buka puasa bersama keluarga besar Ditjen Badilag di Jakarta, digelar teleconference dengan beberapa satuan kerja diantaranya PA Muara Teweh, Selasa, 28/05/2019.

Acara teleconference yang langsung dipimpin oleh Dirjen Badilag Dr. H. Aco Nur, SH., MM, juga dihadiri oleh para hakim agung dan seluruh mantan pejabat Dirjen Badilag. Kepada para mantan pejabat Dirjen, Aco memberikan kesempatan untuk menyapa dan berkomunikasi dengan satuan kerja didaerah melalui command center yang menjadi kebanggaannya.

Wahyu Widiana, mantan pejabat Dirjen Badilag pertama, mengapresiasi capaian inovasi yang dilakukan.

"Saya mengapresiasi segala capaian inovasi yang dilakukan oleh Badilag, saya masih sering berkunjung ke daerah dan melihat kemajuan itu" jelas Wahyu.

Salah satu inovasi yang menarik dicermati ialah command center Badilag. Tanpa harus berkunjung ke satuan kerja, Dirjen Badilag bisa memantau langsung kinerja pegawai di setiap Pengadilan Agama. “Melalui tatap muka di udara seperti ini saya bisa memastikan kedisiplinan pegawai. Juga mengevaluasi apakah program prioritas Badilag berjalan dengan baik”, tegas Aco.

Dari PA Muara Teweh tampak hadir seluruh Pimpinan, Hakim, pejabat struktural dan fungsional serta seluruh staf dan PPPK. Ketua PA Muara Teweh, H. Abdul Hamid, S. Ag. Dalam kesempatan tersebut menyambut antusias adanya inovasi dari Ditjen Badilag.

“Inovasi dari Badilag harus kita imbangi dengan kesiapan perangkat IT yang memadai di satker kita, begitu juga desain ruangan dan operatornya, agar konektivitas berjalan jelas dan lancar” jelas Hamid.

Beberapa satker yang diberikan kesempatan melakukan dialog interaktif dengan Dirjen Badilag antara lain PA Muara Teweh, PTA Palangkaraya, PTA Pontianak, PTA Padang, PA Kaimana, dan beberapa satker lainnya. 

Untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap seluruh satuan kerja pengadilan agama baik tingkat pertama maupun banding, Ditjen Badilag selalu membuat program kerja yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia di pengadilan agama baik itu teknis yustisial maupun non teknis yustisial baik dalam bentuk pendidikan dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

Banyaknya jumlah satuan kerja dan jumlah pegawai pengadilan agama menyebabkan kebutuhan tenaga dan biaya pembinaan menjadi besar, hal ini berimplikasi pada lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan dan monitoring terhadap seluruh hakim dan aparat peradilan jika hal ini dilakukan dengan cara konvensional.

"Perlu dicari cara agar kordinasi antara pusat dan daerah bisa berjalan dengan baik, berbiaya murah, cakupan wilayah dan peserta yang lebih banyak, dan hasil yang lebih maksimal" harapnya.

Luasnya wilayah NKRI dengan kondisi geografis yang rumit di Indonesia menjadikan hal ini sebagai suatu terobosan yang patut untuk diaplikasikan secepatnya.

Ditjen Badilag sedang mengembangkan Badilag Command Center yang mempunyai fungsi tidak hanya untuk pembinaan, namun juga fungsi-fungsi penunjang lainnya untuk meningkatkan kinerja aparat peradilan agama dan menciptakan iklim kordinasi yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan program kerja.

"Dalam waktu dekat, diharapkan seluruh peradilan agama baik tingkat pertama maupun banding sudah terkoneksi, Ditjen Badilag akan mengeluarkan standar minimal perangkat dan ruangan yang harus disiapkan untuk menunjang sistem ini, kedepannya inovasi ini akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan" tutupnya.

Di akhir kesempatan Dirjen Badilag menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap aparat Peradilan Agama seluruh Indonesia yang telah berjuang keras bekerjasama dalam mewujudkan Peradilan Agama yang modern dan terus meningkatkan pelayanan publik. (abd)