Peradilan Agama Kalteng

PA Sampit Gelar Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit (tengah) saat memberikan arahan dalam rapat tersebut.

Sampit - Rabu (27/09/2017) pukul 08.00 WIB bertempat di Aula Pengadilan Agama Sampit diadakan Rapat Kordinasi sekaligus Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sampit yang baru Norhadi, S.H.I, dengan didampingi oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit Frislyasi, S.H.I. dan Sekretaris Pengadilan Agama Sampit Isnaniyah, S.Ag.

Rapat dihadiri oleh para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional, seluruh staf serta Honorer Pengadilan Agama Sampit. Rapat Kordinasi kali ini dengan agenda Sosialisasi Hasil Rapat Koordinasi PTA Kalteng dan PA Se wilayah Kalteng yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2017 yang lalu, Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 serta Hal-hal lain yang dianggap penting.

Dalam arahannya Norhadi, S.H.I. menyampaikan hasil Rapat Koordinasi PTA dan PA se Kalteng yang disampaikan oleh KPTA, WKPTA, Panitera dan Sekretaris PTA Kalteng, antara lain masalah kedisiplinan khususnya absensi tidak boleh ada manipulasi absensi, sudah adanya e-LHKPN dan e-LHKASN, permasalahan hukum yang terjadi di Pengadilan Agama bisa disampaikan ke Hakim Tinggi, berdasarkan Perma No. 8 Tahun 2016 harus ada bukti Pengawasan Pimpinan ke bawahan, jam kerja yang sudah ditetapkan harus ditaati dan diawasi dengan benar, Akta Cerai dimasukkan dalam Barang Persediaan, penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dijadwalkan awal bulan Nopember 2017 dan lain-lain.

Selanjutnya terkait dengan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Hatibinwasda ke PA-PA se Kalteng sebagaimana yang disampaikan oleh WKPTA bahwa ada 4 hal temuan yaitu:

  1. Adanya kelalaian atau rasa malas dari Ketua, Hakim dan Pejabat di daerah, yang mana pimpinan tidak melaksanakan pengawasan melekat dan Hawasbid tidak berjalan dengan semestinya;
  2. Ada ketidaktaatan dalam mematuhi peraturan perundangan-undangan dan Surat Edaran, antara lain: masih adanya format laporan belum pakai peraturan baru;
  3. Kesalahan yang terjadi secara berulang-ulang;
  4. Adanya kecurangan Finger Scan absen yang diedit.

Lebih lanjut WKPA juga menyampaikan terkait dengan adanya Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, jangan sampai di PA Sampit ada terjadi OTT dan Pungli, karena latar belakang terbitnya maklumat tersebut adalah banyak terjadinya OTT dan pungli.

Isnaniyah, S.Ag. selaku sekretaris Pengadilan Agama Sampit juga menyampaikan bahwa pada Rakor di PTA Kalteng tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris PTA bahwa sampai dengan tanggal 12 September 2017 PA Sampit masih menduduki Peringkat I Penyerapan anggaran DIPA 01 BUA sebesar 68,75%.

Selanjutnya diberikan kesempatan kepada seluruh peserta rapat untuk menyampaikan saran/tanggapan atau hal-hal lain yang dianggap perlu. (Tim IT PA Sampit)

©2017 Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah. All Rights Reserved.

Cari