Kasubbag Umum Dan Keuangan Serta Bendahara Pengeluaran PA Sampit Mengikuti Sosialisasi di KPPN Sampit
Kasubbag Umum Dan Keuangan Serta Bendahara Pengeluaran PA Sampit Mengikuti Sosialisasi di KPPN Sampit
Sampit| www.pa-sampit.go.id
Pada hari Senin, 25 Maret 2019 pukul 13.00 WIB bertempat di Aula KPPN Sampit, Kasubbag Umum Dan Keuangan Anita Rahma Diyani, S.H.I. serta Bendahara Pengeluaran PA Sampit Umi Watini, A.Md. mengikuti Sosialisasi Implementasi WBK pada KPPN Sampit. Berdasarkan undangan dari KPPN Sampit Nomor: Und-014/WPB.18/KP.04/2019 tanggal 20 Maret 2019, dan diikuti oleh beberapa satker mitra kerja KPPN Sampit.
Menurut Kepala KPPN Sampit Budi Lesmana dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam rangka mendorong upaya pemberantasan korupsi dengan mengedepankan aspek pencegahan dan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara aktif terus berpartisipasi dalam menjalankan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM sejak tahun 2013. Selama keikutsertaan dalam program pembangunan Zona Integritas dimaksud, Ditjen Perbendaharaan sudah memiliki beberapa prestasi sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, yaitu 5 (lima) KPPN mendapatkan predikat WBBM dan 21 (dua puluh satu) unit kerja yaitu 20 (dua puluh) KPPN dan 1 (satu) Kanwil DJPb mendapatkan predikat WBK di tingkat nasional dari KemenPAN-RB
Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretaris Ditjen Perbendaharaan mengeluarkan Nota Dinas Nomor : 332/PB.1/2019 tanggal 29 Januari 2019 hal Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Tahun 2019, dan KPPN Sampit sebagai salah satu Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang ditetapkan untuk mengikuti Penilaian Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada Tahun 2019.
Karenanya untuk keperluan tersebut KPPN Sampit mengundang 2 orang pejabat/pegawai dari satker-satker yang ditunjuk untuk melakukan penilaian yang terkait dengan pelayanan KPPN baik SPM maupun rekonsiliasi laporan keuangan, dengan cara mengisi kuisioner. (Tim Redaksi PA Sampit)