www.pta-palangkaraya.go.id

Kamis  26 Juli 2018 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah Drs. H. Syarif Usman, SH., MH memimpin Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Ketua, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris, Ketua Peradilan Agama se Kalimantan Tengah, Panitera dan Sekretaris PA se Kalimantan Tengah dan seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional serta tidak ketinggalan seluruh Tim IT se Peradilan Agama se Kalimantan Tengah juga hadir

. Rapat koordinasi tersebut  diselenggarakan selama  2 hari dari tanggal 26 Juli sd 27 Juli 2018. Rapat diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama oleh seluruh peserta RAKOR dan dilanjutkan pembinaan oleh Ketua PTA Kalimantan Tengah dengan dimoderatori oleh Panitera PTA Kalimantan Tengah selama hampir 1 jam.

Kemudian pada sesi kedua yaitu pemaparan hasil temuan Binwas dan Evaluasi Kinerja Semester I baik dari Kepaniteraan maupun dari kesekretariatan yang disampaikan oleh Wakil Ketua PTA Kalimantan Tengah yang menjadi Koordinator Bidang Pengawasan di PTA Kalimantan Tengah.

Drs. Darmadi (Panitera PTA Kalimantan Tengah) memberikan pemaparan mengenai evaluasi kinerja di bagian Kepaniteraan semester I, dan beliau menyoroti pelaporan perkara dan keuangan perkara yang dinilai pada tahun 2018 sudah berjalan lancar hanya terdapat beberapa pengadilan yang terlambat menyampaikan laporannya, dan beliau mengharapkan seluruh peradilan agama di Kalimantan Tengah agar berupaya menyampaikan laporan-laporan perkara maupun keuangan perkaranya secara tepat waktu dan valid sehingga penyampaian laporan PTA Kalimantan Tengah ke Badilag berjalan lacar dan tidak terhambat.

Sosialisasi Perma Nomor 3 Tahun 2018

Sesi selanjutnya adalah Sosialisasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang disampaikan pembicara dari Staf IT Badan Pengawasan Zullvan Sugiantoro, ST yang tidak lain adalah Pranata Komputer PTA Kalimantan Tengah yang baru saja dipindahtugaskan  ke Bawas MA RI.

Menurut Zullvan Sugiantoro, ST bahwa Perma Nomor 3 Tahun 2018 ini merupakan sejarah baru di Mahkamah Agung karena tuntutan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menuntut adanya peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dan  sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara di pengadilan secara lebih efektif dan efisien salah satunya dengan dilounchingnya aplikasi E-Court oleh Ketua Mahkamah Agung RI beberapa saat yang lalu pada saat Rakor di Balikpapan.

Lebih lanjut menurut Zullvan bahwa teknologi informasi tidak dapat dihindari lagi dalam kehidupan kita sehari-hari terutama dengan dilounchingnya aplikasi E-Court yang nantinya akan meringankan pekerjaan  Jurusita Pengganti dalam pemanggilan ataupun memberitahukan penetapan atau putusan pengadilan kepada para pihak tentunya bukan berarti proses beracara secara manual akan dihapuskan  karena ini adalah opsional dan bisa memilih apakah menggunakan pelayanan secara elektronik ataukah manual.

Dan dengan aplikasi E-Court ini maka kedepannya panggilan tidak lagi secara fisik disampaikan namun melalui elektronik.  Namun untuk saat ini menurut Zullvan  aplikasi E-Court ini masih diprioritaskan/ditunjukkan hanya untuk pengacara yang sudah teregister di Pengadilan Tinggi dan tidak menutup kemungkinan  kedepan aplikasi ini terus dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI demi kemudahan  masyarakat pencari keadilan.

Semoga dengan sosialisasi Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik ini menjadi langkah awal agar seluruh Jajaran di Peradilan Agama se Kalimantan Tengah benar-benar siap dan tidak gaptek  pada saat aplikasi E-Court diterapkan di seluruh pengadilan yang rencanya akan diaktifkan pada tahun 2019  (sim/Rekdasi PTA Kalimantan Tengah)