Kepala Badan Pengawasan (tengah) saat memeberikan pembinaan

Palangka Raya - Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, Nugroho Setiadji, S.H memberikan pembinaan kepada pada peserta Rapat Koordinasi Peradilan Agama Se-Kalimantan Tengah, di Aula Lantai 1 Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Jumat (23/02/2018).

Nugroho Setiadji yang didampingi Ketua Pengadilan Agama Kalimantan Tengah, Drs. H, Sarif Usman dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, H. Helmy Tohir, dalam paparannya menyinggung mengenai hajat besar Mahkamah Agung yaitu penerimanan calon hakim yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 lalu. Beliau menyampaikan bawah untuk pertama kalinya dalam sejarah Mahkamah Agung, pembekalan calon hakim dihadiri langsung oleh Presiden RI, yaitu Ir. Joko Widodo. Presiden memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung karena dalam pelaksanaan mulai dari seleksi sampai dengan penerimaan, bersih dari KKN.

Terkait hal tersebut pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara menyerahkan piagam penghargaan  kepada Mahkamah Agung terkait pelaksanaan selekasi CPNS Calon Hakim yang transparan dan akuntabel, kata Nugroho.

Selain itu dalam kegiatan Rapat Koordinasi tersebut,  Mantan Ketua PN Sidenreng Rappang ini menghimbau kepada Pimpinan dan kuhsusnya Hakim Tinggi Pengawas di Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah untuk lebih tajam dan tegas dalam melakukan pembinaan serta pengawasan, agar dapat menurunkan jumlah pelanggaran aparatur pengadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah.

"Saat ini aparat peradilan manjadi sorotan publik karena masih ada aparatur pengadilan yang tertangkap tangan melakukan pungli atau korupsi. Oleh sebab itu kita semua harus melaksanakan tugas pokok serta fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku", tegas Nugroho.

Pada pertengahan tahun 2016, banyak aparatur pengadilan yang terkena OTT. Oleh sebab itu Badan Pengawasan Mahkamah Agung membuat trobosan dengan membentuk tim unit intelijen di Badan Pengawasan, yang berkerja sama dengan KPK, Badan Intelijen Negara, dan Badan Siber dan Sandi Negara

"Tindak pelanggaran sudah cukup parah di lingkungan peradilan sekarang ini, salah satu cara yang efektif adalah bekerja sama dengan intelijen", tegas Nugroho.

Tim Intelejen ini telah disebar diseluruh pengadilan se Indonesia, fungsi intelijen ini digunakan untuk mengumpulkan data-data dari seluruh aparatur yang terindikasi melakukan pelanggaran atau aparatur yang diadukan telah melakukan pelanggaran, sehingga data yang diperoleh dapat teruji validitasnya dan dapat menjadi bahan dasar untuk Tingkat Banding atau Pimpinan Mahkamah Agung dalam memberikan pembinaan dan pengawasan.

Lebih lanjut Nugroho menyampaikan beberapa kebijakan Mahkamah Agung diantaranya tidak ada toleransi terhadap pelanggaran apapun, pengawasan melekat harus dikedapankan, kerja sama dengan KPK ditingkatkan dan mengedepankan penindakan atas pelanggaran.

Menurut data pada tahun 2017, sebanyak 156 aparatur yang dijatuhi hukum dan 60% adalah dari kalangan hakim, selebihnya dari kepaniteraan serta kesekretariatan, jelas Nugroho.

Sebelum menutup kegiatan tersebut, Nugroho menghimbau kepada seluruh peserta dan khususnya kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan pembinaan sehingga dapat terhindar dan mencegah tindakan-tindakan yang melanggar aturan. (sim)