Berita Terkini

Bagaimana Kesiapan Peradilan Agama Untuk Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah?

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M (tengah) saat menjelaskan sejauhmana kesiapan dari Pengadilan Agama

Palangka Raya - Diskusi panel antara Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M dengan Kepala Divisi Departemen Ekonomi Keuangan dan Syari'ah Bank Indonesia, Prayudi Azwar, Ph.D serta Dosen IAIN Palangka Raya, Dr. Ahmad Dakhoir, dalam Seminar Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syar'iah dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 di Hotel Swissbell Danum Palangka Raya, Kamis (05/10/2017), mendapat antusias dari para peserta seminar yang terdiri dari praktisi dibidang Perbankan, Ekonomi, Hukum, kemudian Dosen dan Mahasiswas-Mahasiswi dari Universitas dan Sekolah Tinggi di Palangka Raya serta para Hakim, Panitera dan Sekretaris Peradilan Agama Se - Kalimantan Tengah.

Diskusi panel dalam seminar yang diselenggarakan hasil kerja sama Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalimantan Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah banyak memberikan wawawasan dan informasi terbaru mengenai perkembangan ekonomi syari'ah, diantaranya pemaparan dari Prayudi Azwar tentang blueprint pengembangan dan keuangan syari'ah yang telah disetujui oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Juni 2017 dan telah disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Prayudi Ketua MUI, Ma’ruf Amin sangat mendukung dan mendorong agar blueprint  tersebut dapat diimplementasikan. Blueprint tersebut tidak mencakup hanya wilayah Bank Indonesia saja namun wilayah Indonesia secara keseluruhan.

Dalam sejarahnya Bank indonesia telah melakukan pengembangan ekonomi syari’ah melalui perbankan sejak tahun 90an, akan tetapi hasilnya perbankan stuck disekitar 5% disebabkan terdapat kesalahan mekanisme. Menurut Prayudi selama ini pola berfikirnya, bahwa dengan mengembangkan keuangan, ekonomi syari’ah bakal berkembang, ternyata itu pemikiran yang salah!. Karena di dalam ekonomi islam mekanismenya adalah Money Follow the trade, uang mengikuti perdagangan dan mengikuti aktivitas ekonomi. Berbeda dalam ekonomi konvensional bisa melakukan Trade Follow The Money, perdagangan mengikuti uang karena uangnya bisa berkembang.

Lebih lanjut Prayudi menjelaskan, jika melihat pendekatan Milton Friedman dengan memperbanyak jumlah uang kemudian demand bertambah dan aktivias meningkat, namun pendekatan tersebut di dalam ekonomi islam tidak bisa diterapkan, karena pendekatannya terbalik. Oleh sebab itu jika ingin melakukan perubahan menurut Prayudi harus perbaiki sisi ekonominya terlebih dahulu.

"Jadi salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah kita tidak hanya bicara tentang keuangan syari'ah, kita akan banyak tambahkan bobotnya pengembangan ekonomi syari’ah”. tegasnya.

Ketua MUI, Makruf Amin telah mendeklarasikan bahwa ekonomi syari’ah sebagai arus baru bagi ekonomi nasional, tujuannya adalah bagaimana ekonomi syariah bisa menjadi mainstream atau menjadi arus utama dalam perekonomian nasional, karena memiliki potensi yang luar biasa, walaupun potensi tersebut sedang tidur dan saatnya sekarang untuk bangun, terang Prayudi.

Mengenai potensi pengembangan dari ekonomi syari'ah diantaranya tanah wakaf dan pesanteren. Prayudi menyebutkan saat ini terdapat tanah wakaf kurang lebih 436.000 H, tanah tesebut adalah lahan-lahan yang dapat diubah menjadi lahan produktif. Kemudian sebanyak 28.961 pesantren yang ada di Indonesia, berdasarkan data dari Kementrian Agama tahun 2016.

Kita ambil contoh di parung, 1 pondok pesantren memiiki sekitar 15.000 anak didik dan diantara anak didik tersebut mulai mengembangkan ekonomi syari'ah sehingga anak didiknya bisa gratis sekolahnya dari hasil bisnis yang dikembangkan tersebut dan ini sedang direplikasikan oleh Bank indonesia dibeberapa pesantren dan saat ini ada sekitar 62 pesantren yang sedang bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengembangakan bisnis syariah dalam mewujudkan kemandirian dan memperkuat perkonomian Indonesia, jelas Prayudi.

Selanjutnya dalam paparannya Ahmad Dakhoir menambahkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berawal dari berkembangnya ekonomi syari'ah di Indonesia pada tahun 1991 yang dimotori oleh Bank Muamalat Indonesia. Akibat dari proses transaksi yang terjadi dalam konstruksi ekonomi di Indonesia, maka pada tahun selanjutnya banyak fakta dan peristiwa hukum yang kemudian tidak ada tempat penyelesaiannya. Setelah dibentunya Basarnas (Badan Arbitrase Nasional) sengketa dan perkara ekonomi syari'ah banyak diselesaikan dibasarnas. Kemudian pada tahun 2006 diperkuat lagi dengan eksistensi amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disana disebutkan pada pasal 49 bahwa kompetensi absolut sengketa ekonomi syari'ah menjadi kewanangan Pengadilan Agama.

Ahmad Dakhoir juga menguraikan salah satu perkembangan perekonomian saat ini adalah financial technology, oleh sebab itu menurutnya ekonomi islam seyogyanya mengikuti perkembangan-perkembangan ekonomi di dunia termasuk masalah financial technology. Akhmad Dakhoir juga menyebutkan ada 14 core ekonomi kreatif  yang bisa dikembangkan dalam konteks ekonomi syari'ah, antara lain :

  1. Periklanan,
  2. Arsitektur,
  3. Pasar barang seni kerajinan,
  4. Design,
  5. Fashion,
  6. Video
  7. Fotografi,
  8. Permainan,
  9. Musik,
  10. Penerbitan dan percetakan,
  11. Layanan komputer dan piranti lunak,
  12. Televisi,
  13. Riset pengembangan dan
  14. Kuliner.

Lebih lanjut mengenani pengembangan ekonomi kreatif dalam konstruksi lokal, menurut Ahmad Dakhoir Kalimantan Tengah memiliki Diversity Bio Herbal yang sangat luar biasa dan bisa dikembangkan melalui sistem ekonomi kreatif dalam konteks ekonomi syari'ah. Gubernur Kalimantan Tengah telah mencanangkan adanya rencana food estate dari Pangkalan Bun, Palangka Raya, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas. Contohnya di Kuala Kapuas sebagai sentral daging dan di Pangkalan Bun sebagai sentral jagung, ini bagian dari pengembangan food estate untuk ketahanan pangan di Kalimantan Tengah, jelasnya.

Selain itu tradisi tiwah yang ada di Kalimantan Tengah juga dapat dikembangkan dalam perspektif ekonomi sayri'ah, sebagai produk destinansi wisata yang menarik.

Mengenai core values islamic economic, Ahmad Dakhoir menegaskan terdapat prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan. Beliau menerakan didalam Al-Quran yang sebanyak 30 juz, 114 surah, 6326 ayat lengkap dengan 74347 kalimat, lengkap dengan 325345 huruf itu dibagi menjadi 5 Stage, yang pertama 115 ayat itu membicarakan tentang islamic finance, islamic economic, yang kedua 68 ayat membicarakan tentang sholat, yang ketiga 46 ayat membicarakan perintah zakat setelah sholat, kemudian yang kempat puasa hanya 15 ayat dan yang kelima haji sekitar 10 ayat.

"Pertanyaan terbesar adalah mengapa 115 ayat ekonomi islam dibicarakan di dalam al-quran?. Ini menunjukan bahwa tujuan disyariatkanya ekonomi dalam perspekti islam untuk menguatkant dan mengembangkan eknomi syari'ah demi kesejahteraan umat secara merata", jelas Ahmad Dakhoir.

Pada sesi puncak, Dr. Amran Suadi menggambarkan mengenai kesiapan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari'ah dari segi sumber daya manusianya dan apa saja yang telah dilakukan Mahkamah Agung dari segi regulasi dan pembinaannya.

Mahkamah Agung sudah mempersiapkan landasan hukum mengenai ekonomi syariah, seperti Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah. Ditambah juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa ekonomi syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, terang Dr. Amran Suadi.

Saat ini menurut, Dr. Amran Suadi ada sebanyak 160 hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syari'ah yang berakreditasi dari MENPAN dan LAN serta direncanakan akan ada 160 hakim lagi yang akan mengikuti sertifikasi ekonomi syari'ah di tahun ini (red: 2017). Selama ini Mahkamah Agung juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Masyarakat Ekonomi Syari'ah dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Mahkamah Agung juga telah menjalin kerjasama pendidikan ekonomi syariah dengan Sudan dan sudah ada 4 orang Doktor ekonomi syari'ah serta saat ini ada 2 orang hakim yang sedang belajar di Sudan tentang ekonomi syari'ah.

"Kenapa ke Sudan, karena Sudan terkenal dengan kemampuan ekonomi syari'ahnya yang prima, hingga di Universitas Trisakti Guru besar khusus ekonomi syari'ah dari Sudan.", jelas Dr. Amran Suadi.

Dr. Amran Suadi menceritakan perkembangan ekonomi syari'ah di Inggris. Menurut beliau perkembangan ekonomi syari'ah di Inggris sangat pesat dan nasabahnya banyak yang non muslim, oleh sebab itu tidak ada personalitas ke islaman dalam ekonomi syari'ah. Beliau mencontohkan dalam kasus disebuah asuransi syari'ah, dimana nasabahnya tidak beragama muslim dan menurut pendapat beliau perkara tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama, karena tidak lagi melihat dari personalitas ke islaman akan tetapi pendundukan, begitu nasabah tanda tangan akad syari'ah maka dia sudah menundukan diri dalam hukum islam, tegas beliau.

Mengenai sarana dan prasarana, menurut Dr. Amran Suadi idealnya Pengadilan Agama menyiapkan sarana dan prasarana untuk Pengadilan ekonomi syari'ah, sehingga tidak bercampur antara perkara perceraian dan perkara ekonomi syari'ah, untuk menghindari terkontaminasi.

Selain itu beliau menambahkan bahwa saat ini sudah ada majelis khusus ekonomi syari'ah berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2012 di Manado, dimana setiap Pengadilan Agama harus membentuk majelis ekonomi syari'ah yang terdiri dari hakim-hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syari'ah, hakim yang telah mengikuti bimbingan teknis ekonomi syari'ah, atau hakim yang telah menempuh pendidikan formal tentang ekonomi syari'ah.

Yang tidak kalah pentingnya menurut Dr. Amran Suadi ialah peningkatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas putusan, sosialisasi kewenangan, transparansi informasi perkara dan publikasi putusan ekonomi syariah melalui website. Kemudian melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut laporan yang diterima beliau banyak eksekusi hak tanggungan ekonomi syari'ah itu dapat diselesaikan oleh hakim Pengadila Agama tidak sampai proses persidangan tetapi melalui mediasi sehingga melaksanakan kewajibannya tanpa melakukan eksekusi dengan upaya paksa.

Dr. Amran Suadi mengulang kembali bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengupayakan agar para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk mengikuti sertifikasi, pelatihan-pelatihan di luar negeri, bahkan Ketua Mahkamah Agung pada bulan November ini akan melakukan kerja sama dengan Ketua Mahkamah Agung Arab Saudi dan Rektor Universitas Arab Saudi di Riyadh untuk peningkatan pelatihan hakim Peradilan Agama tentang ekonomi syari'ah di Arab Saudi.

Dilain hal untuk dukungan dari eksternal dalam pengembangan ekonomi syari'ah, menurut Dr. Amran aadaSuadi perlu adanya notaris syari'ah, karena saat ini notaris sering menggunakan akad baku. Untuk akad syari'ah seharusnya tidak baku seluruhnya, karena ada azas-azas musawah, kesetaraan, keterbukaan dan keridhoan.

"Kesimpulannya sumber daya manusia di Pengadilan Agama dengan didukung regulasi sudah siap untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah", tegas Dr. Amran Suadi diakhir parannya. (zsu)

©2017 Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah. All Rights Reserved.

Cari