Palangka Raya | http://www.pta-palangkaraya.go.id/

 

Dengan telah diterbitkannya Peraturan   Presiden   Nomor   81   Tahun   2010   tentang   Grand   Design Reformasi   Birokrasi   yang   mengatur   tentang   pelaksanaan   program reformasi  birokrasi.  Peraturan  tersebut  menargetkan  tercapainya  tiga sasaran  hasil  utama   yaitu  peningkatan  kapasitas  dan  akuntabilitas organisasi,  pemerintah  yang  bersih  dan  bebas  KKN,  serta  peningkatan pelayanan  publik. Dalam  rangka  mengakselerasi  pencapaian  sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah, PTA Kalimantan Tengah mengadakan rapat evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung PTA Kalimantan Tengah.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. yang dihadiri anggota dan koordinator masing-masing zona. Dalam rapat ini dibahas mengenai evaluasi pembangunan Zona Integritas di PTA Kalimantan Tengah, meliputi enam bidang proses, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Semoga dengan evaluasi tersebut, jumlah Satker yang berpredikat WBK/WBBM semakin bertambah, dan tidak hanya sebagai kebanggaan capaian status, namun yang lebih penting adalah sebagai bukti bahwa pelaksanaan anggaran telah akuntabel, transparan dan terukur.