Berita Terkini

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Jumat, 06 Oktober  2017, seluruh  Satker Peradilan Agama se Wilayah Kalimantan Tengah kembali memperebutkan Piala KPTA Cup VIII 2017. Turnamen Tenis  KPTA Cup  VIII 2017 digelar untuk mencari bibit-bibit baru dan unggul dan akan dipersiapkan Pengurus Daerah PTWP  PTA Kalimantan Tengah untuk mengikuti Turnamen   Tenis Piala Ketua Mahkamah Agung tahun 2018.

Acara tersebut digelar di Lapangan Outdor Sanaman Mantikei pada tanggal 6 sd 7 Oktober 2017. tampak hadir pada acara tersebut Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia   DR. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M didampingi Hakim Agung Kamar Agama, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum dan Dr. Yasardin, S.H., M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H, Direktur Pembinaan Administrasi Badan Peradilan Agama MA RI  DR. H. Hasbi Hasan, MH dan Seluruh Ketua Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah beserta jajarannya.

Ketua  Kamar Agama Mahkamah Agung RI Yang Mulia DR. Drs. H. Amran Suadi, SH., M.Hum., MM dalam sambutannya sesaat sebelum membuka Turnamen tersebut mengucapkan selamat datang kepada seluruh Tim Tenis Peradilan Agama se Kalimantan Tengah dan mengapresiasi kepada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Lebih lanjut beliau berpesan kepada seluruh peserta untuk menjaga sportivitas dalam bertanding, utamakan menjaga kebersamaan dan kesetiakawanan karena kita semua adalah merupakan bagian keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia.  

Setelah memberikan sambutan Ketua Kamar Agama membuka secara resmi Turnamen Tenis KPTA Cup VIII  dan dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir oleh Ketua PA  Pangkalan Bun Drs. H. Mahdi, SH., MH sebagai  juara Tahun lalu kepada Ketua PTA Kalteng Drs. H. Sarif Usman, SH., MH dan kemudian diserahkan kepada Ketua Panitia Penyelenggara KPTA CUP Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M.Hum

Kegiatan yang digelar selama dua hari tersebut diikuti oleh Tim PTWP dari PTA Kalimantan Tengah, PA Palangka Raya, PA Pangkalan Bun, PA Muara Teweh, PA Kuala Kapuas, PA Sampit dan PA Buntok.   

Pada pertandingan awal  Tim PTA Kalimantan Tengah berhadapan dengan Tim kuat dari PA Buntok dan  dimenangkan oleh Tim PTA Kalimantan Tengah.  Kemudian Tim PTA Kalimantan Tengah pada babak selanjutnya bertemu dengan Tim PA Sampit dengan kemenangan telak diperoleh Tim PTA Kalimantan Tengah.  Namun pada saat final TIM PTA Kalimantan Tengah harus mengakui keunggulan  Tim Juara Tahun lalu yaitu PA Pangkalan Bun dengan Kemenangan tipis. Dan dengan kemenangan tersebut PA Pangkalan Bun berhak memboyong kembali  Piala KPTA Cup  ke PA Pangkalan Bun.

Partai yang tidak kalah seru pada saat final perebutan posisi ketiga antara PA Buntok dan PA Palangka Raya,  pada akhirnya PA Buntok harus puas pada posisi empat  dan PA Palangka Raya berhasil mendapat juara ketiga pada Turnamen KPTA CUP VIII 2017.

Ketua PTWP Daerah PTA Kalimantan Tengah Drs. H. Nono Sukarno Nawawi, SH., M.Hum pada sambutan penutupan acara  mengatakan kepada semua peserta bahwa  kekalahan atau kemenangan adalah hal biasa namun hendaknya  tidak mengurangi semangat dari semua TIM yang tidak berhasil memperoleh juara untuk terus giat berlatih  meningkatkan kemampuannya, Karena selama pertandingan Panitia telah mencatat nama-nama pemain yang akan digodok lebih lanjut untuk dipersiapkan dalam Turnamen PTWP Tingkat Nasional tahun 2018 mendatang.

Lebih lanjut beliau mengucapkan terima kasih kepada semua Tim peserta dari semua Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Tengah telah ikut mensukseskan kegiatan tersebut dan berharap kedepan kegiatan ini akan terus ditingkatkan dan lebih dari itu kegiatan ini adalah untuk mempererat tali silahturahmi sekaligus menjaga  semangat dan sportivitas. (SI redaksi PTA Kalteng)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Peserta malakukan login ke aplikasi CAT (Computer Assisted Test)

Palangka Raya - 183 Pelamar total dari 3 (tiga) formasi yang dilamar (Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara) yang telah lulus tes administrasi rekrutmen CPNS Calon Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 dengan lokasi lamaran PT/PTA Kalimantan Tengah, melaksanakan seleksi kompetensi dasar menggunakan CAT (Computer Assisted Test) BKN di UPT TI dan Komunikasi Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah. (18/09).

Sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan tengah, H. Arif Supratman, S.H., M.H didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Sarif Usman. S.H., M.H dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah H. Mohammad Idroes, SH., M.HUM, membacakan surat ketua panitia pelaksana seleksi penerimaan calon hakim di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2017 dan membuka kegiatan tersebut.

Panitia pelaksana terdiri dari Panita Pusat  Mahkamah Agung dan Perwakilan dari BKN Pusat serta Panitia Daerah yang terdiri dari Pegawai Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah serta Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dibagi menjadi 4 sesi, masing-masing sesi berdurasi 1 Jam 40 menit dengan diikuti 50 peserta pada sesi 1-3 dan sesi ke 4 diikuti oleh 33 peserta. Informasi yang diberikan panitia pelaksana, jumlah peserta yang hadir sebanyak 176 orang dan 7 orang peserta yang tidak hadir. Kemudian hasil dari seleksi tersebut, peserta yang memenuhi syarat kelulusan SKD sebanyak 21 orang dari total 3(tiga) formasi yang dilamar. (zsu/drj)

Tags:

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M (tengah) saat menjelaskan sejauhmana kesiapan dari Pengadilan Agama

Palangka Raya - Diskusi panel antara Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI, Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M dengan Kepala Divisi Departemen Ekonomi Keuangan dan Syari'ah Bank Indonesia, Prayudi Azwar, Ph.D serta Dosen IAIN Palangka Raya, Dr. Ahmad Dakhoir, dalam Seminar Kebijakan Pengembangan Ekonomi Syar'iah dan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 di Hotel Swissbell Danum Palangka Raya, Kamis (05/10/2017), mendapat antusias dari para peserta seminar yang terdiri dari praktisi dibidang Perbankan, Ekonomi, Hukum, kemudian Dosen dan Mahasiswas-Mahasiswi dari Universitas dan Sekolah Tinggi di Palangka Raya serta para Hakim, Panitera dan Sekretaris Peradilan Agama Se - Kalimantan Tengah.

Diskusi panel dalam seminar yang diselenggarakan hasil kerja sama Perwakilan Bank Indonesia Cabang Kalimantan Tengah dengan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah banyak memberikan wawawasan dan informasi terbaru mengenai perkembangan ekonomi syari'ah, diantaranya pemaparan dari Prayudi Azwar tentang blueprint pengembangan dan keuangan syari'ah yang telah disetujui oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia pada bulan Juni 2017 dan telah disampaikan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menurut Prayudi Ketua MUI, Ma’ruf Amin sangat mendukung dan mendorong agar blueprint  tersebut dapat diimplementasikan. Blueprint tersebut tidak mencakup hanya wilayah Bank Indonesia saja namun wilayah Indonesia secara keseluruhan.

Dalam sejarahnya Bank indonesia telah melakukan pengembangan ekonomi syari’ah melalui perbankan sejak tahun 90an, akan tetapi hasilnya perbankan stuck disekitar 5% disebabkan terdapat kesalahan mekanisme. Menurut Prayudi selama ini pola berfikirnya, bahwa dengan mengembangkan keuangan, ekonomi syari’ah bakal berkembang, ternyata itu pemikiran yang salah!. Karena di dalam ekonomi islam mekanismenya adalah Money Follow the trade, uang mengikuti perdagangan dan mengikuti aktivitas ekonomi. Berbeda dalam ekonomi konvensional bisa melakukan Trade Follow The Money, perdagangan mengikuti uang karena uangnya bisa berkembang.

Lebih lanjut Prayudi menjelaskan, jika melihat pendekatan Milton Friedman dengan memperbanyak jumlah uang kemudian demand bertambah dan aktivias meningkat, namun pendekatan tersebut di dalam ekonomi islam tidak bisa diterapkan, karena pendekatannya terbalik. Oleh sebab itu jika ingin melakukan perubahan menurut Prayudi harus perbaiki sisi ekonominya terlebih dahulu.

"Jadi salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah kita tidak hanya bicara tentang keuangan syari'ah, kita akan banyak tambahkan bobotnya pengembangan ekonomi syari’ah”. tegasnya.

Ketua MUI, Makruf Amin telah mendeklarasikan bahwa ekonomi syari’ah sebagai arus baru bagi ekonomi nasional, tujuannya adalah bagaimana ekonomi syariah bisa menjadi mainstream atau menjadi arus utama dalam perekonomian nasional, karena memiliki potensi yang luar biasa, walaupun potensi tersebut sedang tidur dan saatnya sekarang untuk bangun, terang Prayudi.

Mengenai potensi pengembangan dari ekonomi syari'ah diantaranya tanah wakaf dan pesanteren. Prayudi menyebutkan saat ini terdapat tanah wakaf kurang lebih 436.000 H, tanah tesebut adalah lahan-lahan yang dapat diubah menjadi lahan produktif. Kemudian sebanyak 28.961 pesantren yang ada di Indonesia, berdasarkan data dari Kementrian Agama tahun 2016.

Kita ambil contoh di parung, 1 pondok pesantren memiiki sekitar 15.000 anak didik dan diantara anak didik tersebut mulai mengembangkan ekonomi syari'ah sehingga anak didiknya bisa gratis sekolahnya dari hasil bisnis yang dikembangkan tersebut dan ini sedang direplikasikan oleh Bank indonesia dibeberapa pesantren dan saat ini ada sekitar 62 pesantren yang sedang bekerja sama dengan Bank Indonesia untuk mengembangakan bisnis syariah dalam mewujudkan kemandirian dan memperkuat perkonomian Indonesia, jelas Prayudi.

Selanjutnya dalam paparannya Ahmad Dakhoir menambahkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah berawal dari berkembangnya ekonomi syari'ah di Indonesia pada tahun 1991 yang dimotori oleh Bank Muamalat Indonesia. Akibat dari proses transaksi yang terjadi dalam konstruksi ekonomi di Indonesia, maka pada tahun selanjutnya banyak fakta dan peristiwa hukum yang kemudian tidak ada tempat penyelesaiannya. Setelah dibentunya Basarnas (Badan Arbitrase Nasional) sengketa dan perkara ekonomi syari'ah banyak diselesaikan dibasarnas. Kemudian pada tahun 2006 diperkuat lagi dengan eksistensi amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, disana disebutkan pada pasal 49 bahwa kompetensi absolut sengketa ekonomi syari'ah menjadi kewanangan Pengadilan Agama.

Ahmad Dakhoir juga menguraikan salah satu perkembangan perekonomian saat ini adalah financial technology, oleh sebab itu menurutnya ekonomi islam seyogyanya mengikuti perkembangan-perkembangan ekonomi di dunia termasuk masalah financial technology. Akhmad Dakhoir juga menyebutkan ada 14 core ekonomi kreatif  yang bisa dikembangkan dalam konteks ekonomi syari'ah, antara lain :

  1. Periklanan,
  2. Arsitektur,
  3. Pasar barang seni kerajinan,
  4. Design,
  5. Fashion,
  6. Video
  7. Fotografi,
  8. Permainan,
  9. Musik,
  10. Penerbitan dan percetakan,
  11. Layanan komputer dan piranti lunak,
  12. Televisi,
  13. Riset pengembangan dan
  14. Kuliner.

Lebih lanjut mengenani pengembangan ekonomi kreatif dalam konstruksi lokal, menurut Ahmad Dakhoir Kalimantan Tengah memiliki Diversity Bio Herbal yang sangat luar biasa dan bisa dikembangkan melalui sistem ekonomi kreatif dalam konteks ekonomi syari'ah. Gubernur Kalimantan Tengah telah mencanangkan adanya rencana food estate dari Pangkalan Bun, Palangka Raya, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas. Contohnya di Kuala Kapuas sebagai sentral daging dan di Pangkalan Bun sebagai sentral jagung, ini bagian dari pengembangan food estate untuk ketahanan pangan di Kalimantan Tengah, jelasnya.

Selain itu tradisi tiwah yang ada di Kalimantan Tengah juga dapat dikembangkan dalam perspektif ekonomi sayri'ah, sebagai produk destinansi wisata yang menarik.

Mengenai core values islamic economic, Ahmad Dakhoir menegaskan terdapat prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan. Beliau menerakan didalam Al-Quran yang sebanyak 30 juz, 114 surah, 6326 ayat lengkap dengan 74347 kalimat, lengkap dengan 325345 huruf itu dibagi menjadi 5 Stage, yang pertama 115 ayat itu membicarakan tentang islamic finance, islamic economic, yang kedua 68 ayat membicarakan tentang sholat, yang ketiga 46 ayat membicarakan perintah zakat setelah sholat, kemudian yang kempat puasa hanya 15 ayat dan yang kelima haji sekitar 10 ayat.

"Pertanyaan terbesar adalah mengapa 115 ayat ekonomi islam dibicarakan di dalam al-quran?. Ini menunjukan bahwa tujuan disyariatkanya ekonomi dalam perspekti islam untuk menguatkant dan mengembangkan eknomi syari'ah demi kesejahteraan umat secara merata", jelas Ahmad Dakhoir.

Pada sesi puncak, Dr. Amran Suadi menggambarkan mengenai kesiapan Peradilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syari'ah dari segi sumber daya manusianya dan apa saja yang telah dilakukan Mahkamah Agung dari segi regulasi dan pembinaannya.

Mahkamah Agung sudah mempersiapkan landasan hukum mengenai ekonomi syariah, seperti Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syari'ah dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah. Ditambah juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa ekonomi syari'ah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, terang Dr. Amran Suadi.

Saat ini menurut, Dr. Amran Suadi ada sebanyak 160 hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syari'ah yang berakreditasi dari MENPAN dan LAN serta direncanakan akan ada 160 hakim lagi yang akan mengikuti sertifikasi ekonomi syari'ah di tahun ini (red: 2017). Selama ini Mahkamah Agung juga telah melaksanakan Bimbingan Teknis yang bekerja sama dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Masyarakat Ekonomi Syari'ah dan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian Mahkamah Agung juga telah menjalin kerjasama pendidikan ekonomi syariah dengan Sudan dan sudah ada 4 orang Doktor ekonomi syari'ah serta saat ini ada 2 orang hakim yang sedang belajar di Sudan tentang ekonomi syari'ah.

"Kenapa ke Sudan, karena Sudan terkenal dengan kemampuan ekonomi syari'ahnya yang prima, hingga di Universitas Trisakti Guru besar khusus ekonomi syari'ah dari Sudan.", jelas Dr. Amran Suadi.

Dr. Amran Suadi menceritakan perkembangan ekonomi syari'ah di Inggris. Menurut beliau perkembangan ekonomi syari'ah di Inggris sangat pesat dan nasabahnya banyak yang non muslim, oleh sebab itu tidak ada personalitas ke islaman dalam ekonomi syari'ah. Beliau mencontohkan dalam kasus disebuah asuransi syari'ah, dimana nasabahnya tidak beragama muslim dan menurut pendapat beliau perkara tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama, karena tidak lagi melihat dari personalitas ke islaman akan tetapi pendundukan, begitu nasabah tanda tangan akad syari'ah maka dia sudah menundukan diri dalam hukum islam, tegas beliau.

Mengenai sarana dan prasarana, menurut Dr. Amran Suadi idealnya Pengadilan Agama menyiapkan sarana dan prasarana untuk Pengadilan ekonomi syari'ah, sehingga tidak bercampur antara perkara perceraian dan perkara ekonomi syari'ah, untuk menghindari terkontaminasi.

Selain itu beliau menambahkan bahwa saat ini sudah ada majelis khusus ekonomi syari'ah berdasarkan Rakernas Mahkamah Agung tahun 2012 di Manado, dimana setiap Pengadilan Agama harus membentuk majelis ekonomi syari'ah yang terdiri dari hakim-hakim yang telah bersertifikasi ekonomi syari'ah, hakim yang telah mengikuti bimbingan teknis ekonomi syari'ah, atau hakim yang telah menempuh pendidikan formal tentang ekonomi syari'ah.

Yang tidak kalah pentingnya menurut Dr. Amran Suadi ialah peningkatan kepercayaan publik, peningkatan kualitas putusan, sosialisasi kewenangan, transparansi informasi perkara dan publikasi putusan ekonomi syariah melalui website. Kemudian melaksanakan eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Menurut laporan yang diterima beliau banyak eksekusi hak tanggungan ekonomi syari'ah itu dapat diselesaikan oleh hakim Pengadila Agama tidak sampai proses persidangan tetapi melalui mediasi sehingga melaksanakan kewajibannya tanpa melakukan eksekusi dengan upaya paksa.

Dr. Amran Suadi mengulang kembali bahwa Pengadilan Agama dalam hal ini Mahkamah Agung telah mengupayakan agar para hakim di lingkungan Peradilan Agama untuk mengikuti sertifikasi, pelatihan-pelatihan di luar negeri, bahkan Ketua Mahkamah Agung pada bulan November ini akan melakukan kerja sama dengan Ketua Mahkamah Agung Arab Saudi dan Rektor Universitas Arab Saudi di Riyadh untuk peningkatan pelatihan hakim Peradilan Agama tentang ekonomi syari'ah di Arab Saudi.

Dilain hal untuk dukungan dari eksternal dalam pengembangan ekonomi syari'ah, menurut Dr. Amran aadaSuadi perlu adanya notaris syari'ah, karena saat ini notaris sering menggunakan akad baku. Untuk akad syari'ah seharusnya tidak baku seluruhnya, karena ada azas-azas musawah, kesetaraan, keterbukaan dan keridhoan.

"Kesimpulannya sumber daya manusia di Pengadilan Agama dengan didukung regulasi sudah siap untuk menyelenggarakan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah", tegas Dr. Amran Suadi diakhir parannya. (zsu)

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

 

 www.pta-palangkaraya.go.id

Pelaksanaan qurban tahun 2017  di Lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah berlansung sederhana, dilaksanakan pada hari  Senin (04/9/2017), dengan memotong seekor sapi  qurban yang cukup besar. Ketua Panitia pelaksana Qurban H. Setiawan, SH., MH  dalam sambutanya menyampaikan, bahwa tujuan pelaksanaan qurban ini, semata-mata untuk mencari Kecintaan dan Keridhoan Allah SWT  dalam kehidupan kita.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa  dalam rangka tujuan itulah Nabiyullah Ibrahim as telah rela menyembelih anak tunggal kesayanganya sendiri, Ismail as demi memenuhi perintah Allah SWT, sehingga sejak saat itu, qurban telah menjadi Lambang Pengorbanan Tertinggi wujud kecintaan, Kepatuhan dan Kesetiaan dan Ketaqwaan seorang hamba kepada Tuhan-Nya yang pernah ada dalam sejarah.

Dalam rangka tujuan mencari Kecintaan dan Ridho Allah itu pula sebanyak 7 orang warga PTA Kalimantan  Tengah (Darmadi Bin Imam Shonhadi, Sudirman Bin H. Masra, Mursidi Bin Muhtar, Era Risa Elpurusia Bin H. Yunani, Khalifa Ufaira Ramadhani Binti Subiyanto Hery Widodo, Muhammad Mumtaz Ramadani Bin Sofyansaleh Efriyono dan Rahmayani Binti Abdu Samad) telah menyisihkan sebagian rizki yang diperolehnya untuk melaksanakan ibadah qurban pada hari ini di lingkunhga PTA Kalimantan Tengah, yang mana daging qurban  akan dibagi-bagikan ke Warga  Lingkungan Kantor PTA Kalimantan Tengah dan kepada masyarakat yang tidak mampu (Mustahiq).

Kendati acara penyembelihan qurban tidak dihadiri oleh Ketua  dan Wakil Ketua namun semua pegawai PTA Kalimantan Tengah tetap kompak   dan tampak harmonis sekali dalam prosesi pemotongan sampai dengan  pembagian daging qurban.

Panitera PTA Kalimantan Tengah Drs. Darmadi didampingi Ketua Panitia Qurban menyerahkan  daging qurban kepada penduduk sekitar kantor PTA Kalimantan Tengah

 

Semoga Qurban  ini  diterima Allah SWT sebagai wujud keridhoan, Kecintaan dan Ketaqwaan  kepada-Nya dan semoga Allah meridhoi dan mencintai kita semua yang telah menyisihkan hartanya untuk ikhlas berqurban. (redaksi pta Kalteng: SI)

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

PALANGKA RAYA - Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan Buka Puasa Bersama dengan Peradilan Agama Se Kalimantan Tengah, Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan Balai Pemasyarakatan Palangka Raya di Aula Lantai Dasar Kantor Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Kamis (08/06/2017).

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Drs. H. Sarif Usman, S.H.,M.H, Hakim Tinggi dan Seluruh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah, Perwakilan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, Perwakilan Balai Pemasyarakatan Palangka Raya dan Seluruh Pegawai Pengadilan Agama Palangka Raya serta Ketua dan Anggota Dharmayukti Karini Cabang Kalimantan Tengah.Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pensiunan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dan Pengadilan Agama Palangka Raya.

Kegiatan yang bertema "Dengan Ibadah Ramadhan 1438 H Peradilan Agama Se Wilayah Kalimantan Tengah Siap Menjadi Peradilan yang Modern" merupakan kegiatan rutin Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada bulan suci Ramadhan. Namun pada tahun 2017 ini ada yang bebeda dengan tahun sebelum-sebelumnya. Undangan tidak hanya dari Pengadilan Agama Palangka Raya saja, kali ini Ketua Pengadilan Agama Se- Kalimantan Tengah, Pengadilan Tata Usaha Negera Palangka Raya dan Balai Pemasyarakatan Palangka Raya turut diundang dalam kegiatan tersebut.

Sarif Usman dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Buka Puasa Bersama ini dilaksanakan salah satunya untuk mempererat tali silaturahmi baik internal maupun external, sehingga kerja sama antar pegawai, antar sakter, antar pengadilan dan antar instansi dapat berjalan dengan baik. Selain itu Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pensiunan yang telah mengabdikan dirinya dalam memajukan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah pada masa-masa terdahulu.

Sebagai penceramah dalam kegiatan tersebut, Drs, H. Ahmad Akhsin, S.H., M.H (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah). Dalam tausiyahnya Ahmad Akhsin menekankan kepada keistimewaan Bulan Suci Ramadhan dan bagimana kepedulian umat manusia kepada keistimewaan Bulan Suci Ramadhan tersebut.

Pada akhir kegiatan Sarif Usman menyerahkan cenderamata kepada para pensiunan dan juga menyerahkan doorprize kepada para pegawai yang terpilih dalam undian doorprize. Usai berbuka puasa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan Shalat Magrib, Shalat Isya dan Shalat Tarawih berjamaah di Mushola Mizanul Hukama Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah. (zsu)

Cari